KETIK, BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun anggaran 2025 sekaligus membahas rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam APBD tahun anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Komisi B DPRD Bojonegoro, Rabu, 21 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, Komisi B menyoroti capaian kinerja Dinas Kesehatan sepanjang 2025, mulai dari realisasi anggaran, pencapaian output program, hingga dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kontribusinya bagi pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam setiap program kesehatan, terutama yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Lasuri meminta agar seluruh program disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan standar kualitas, termasuk kelayakan menu dan spesifikasi kegiatan. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus benar-benar efektif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program kesehatan harus memberi dampak nyata. Anggaran yang dialokasikan harus tepat sasaran, khususnya untuk perbaikan gizi dan kesehatan anak, sejalan dengan arah kebijakan nasional,” tegas Lasuri.
Ia menilai evaluasi kinerja menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan, kendala, serta tantangan yang muncul selama pelaksanaan program kesehatan pada 2025. Hasil evaluasi tersebut, kata dia, akan menjadi pijakan penting dalam menyusun perencanaan yang lebih baik pada tahun berikutnya.
Dalam forum rapat itu, Lasuri juga mendorong seluruh mitra kerja menyampaikan evaluasi secara objektif dan terukur. Ia berharap perencanaan program kesehatan tahun 2026 dapat disusun lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Bojonegoro.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto, menegaskan bahwa rapat kerja difokuskan pada langkah-langkah perbaikan konkret ke depan.
“Kami ingin melihat secara detail capaian tahun 2025, lalu menentukan apa saja yang perlu ditingkatkan pada 2026 agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal dan mengawasi seluruh program kesehatan yang dibiayai melalui APBD, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Menurut Sally, sinergi antara DPRD dan perangkat daerah, khususnya Dinas Kesehatan, menjadi kunci keberhasilan program. Ia menekankan bahwa setiap kegiatan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
“Komisi B akan terus melakukan pengawasan agar setiap program benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan publik serta pembangunan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut. (*)
