KETIK, BOJONEGORO – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar audiensi untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas menu yang disajikan selama bulan Ramadan.
Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Bojonegoro pada Rabu, 4 Maret 2026.
Pertemuan ini menghadirkan sejumlah instansi terkait guna membahas perbaikan komposisi menu MBG agar tetap memenuhi kebutuhan gizi siswa selama menjalankan ibadah puasa.
Audiensi dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Bojonegoro, para kepala SPPG se-Kabupaten Bojonegoro, serta Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Bojonegoro.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto. Turut hadir Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar, anggota Komisi C Suprapto dan Natasha Devianti, serta Kepala Satgas MBG Bojonegoro Ninik Sumiati.
Dalam forum tersebut, DPRD meminta agar menu MBG selama Ramadan tetap memperhatikan kecukupan gizi sekaligus menyesuaikan waktu konsumsi bagi siswa yang menjalankan puasa.
Koordinasi antara dinas terkait dan penyedia layanan gizi juga diharapkan semakin diperkuat agar pelaksanaan program berjalan optimal.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai saran, kritik, serta aduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG selama Ramadan.
“Audiensi atau rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari saran, masukan, dan kritik masyarakat terkait menu Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan,” ujarnya.
Ia menilai evaluasi tersebut penting dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik di daerah.
Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
“Program ini memiliki multiplier effect yang cukup besar. Secara tidak langsung dapat membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.
Meski merupakan program pemerintah pusat, Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan program tersebut.
Ia juga meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait besaran anggaran MBG. Menurutnya, biaya per porsi dalam program tersebut tidak sebesar Rp15.000 seperti yang banyak dipersepsikan masyarakat.
“Untuk porsinya sekitar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. Ini penting disampaikan agar masyarakat memahami skema program ini secara utuh,” terangnya.
Dalam audiensi tersebut, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) cabang Bojonegoro turut menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program MBG di lapangan, khususnya dalam penyusunan menu oleh SPPG.
Persagi menegaskan bahwa menu MBG seharusnya memenuhi komposisi gizi seimbang yang terdiri dari empat komponen utama, yakni makanan pokok, protein hewani, protein nabati, dan buah.
Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat penyedia makanan yang memilih cara praktis dalam menyusun menu, misalnya dengan menyajikan telur rebus hampir setiap hari sebagai sumber protein hewani.
Selain itu, Persagi juga menyoroti pemilihan bahan makanan yang belum sepenuhnya memperhatikan ketahanan makanan atau holding time.
Makanan basah umumnya hanya memiliki daya tahan sekitar enam jam, sedangkan makanan kering dapat bertahan lebih dari 12 jam.
Audiensi tersebut berlangsung dengan lancar dan kondusif hingga akhir pertemuan.
DPRD berharap evaluasi ini dapat menjadi langkah perbaikan agar program Makan Bergizi Gratis di Bojonegoro berjalan lebih baik dan memberikan manfaat optimal bagi para siswa. (*)
