KETIK, JAKARTA – Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional, Ketua DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta, Husnul Jamil, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak, sekaligus menyerukan agar komitmen itu tidak hanya berhenti di atas kertas.
Ia menegaskan bahwa eksploitasi anak dalam berbagai bentuk masih menjadi luka sosial yang membutuhkan keberanian kolektif untuk diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Husnul pada awak media pada Rabu, 23 Juli 2025.
“Sebagai bagian dari elemen pemuda yang berada di sisi pemerintah, kami mengakui bahwa ada langkah-langkah penting yang telah dilakukan negara dalam membangun kerangka perlindungan anak. Namun, kita juga harus jujur bahwa berbagai bentuk eksploitasi anak masih berlangsung dan ini tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun,” ujar Husnul.
Menurutnya, keberpihakan negara terhadap anak-anak harus hadir tidak hanya dalam kebijakan normatif, tapi juga dalam implementasi yang konkret dan menjangkau kelompok paling rentan. Praktik-praktik seperti pekerja anak, pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi jalanan, hingga kekerasan dalam institusi pendidikan, harus direspons dengan tindakan tegas, bukan sekadar imbauan.
Husnul menekankan bahwa tugas melindungi anak bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan seperti KNPI.
“Kami berada di pihak pemerintah, tetapi itu justru membuat kami memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan: anak-anak bukan objek pembangunan, mereka adalah subjek utama masa depan bangsa. Perlindungan terhadap mereka adalah ukuran keberadaban kita sebagai negara,” kata Husnul dengan penuh keyakinan.
Husnul juga mendorong agar pendekatan berbasis komunitas diperkuat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta, di mana kerentanan sosial dan tekanan ekonomi seringkali menjerat anak-anak ke dalam ruang eksploitasi yang sulit terlihat secara kasat mata. Ia menilai penting adanya sinergi antara kebijakan negara dan gerakan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem yang aman dan adil bagi tumbuh kembang anak.
“Momentum Hari Anak Nasional harus kita jadikan alarm kebijakan. Pemerintah sudah di jalur yang tepat, tapi tantangannya belum selesai. Kita harus bergerak lebih cepat, lebih berani, dan lebih berpihak,” pungkas Husnul Jamil. (*)
