KETIK, MALANG – Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI tengah bersafari untuk menjamin kebebasan berdemokrasi masyarakat. Namun kebebasan tersebut harus disertai tanggungjawab dan mencegah aksi anarkisme.
Upaya untuk menjaga kondusifitas di daerah, tersampaikan dalam Sarasehan yang dilaksanakan di Kota Malang bersama elemen masyarakat, termasuk akademisi.
Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Arudji Anwar menjelaskan safari telah dilakukan di Makassa, Jawa Tengah, dan Kota Malang.
"Kemenko Polkam memastikan, memberikan jaminan pada masyarakat untuk menggunakan hak berdemokrasi, berserikat, berkumpul, berekspresi. Ini sesuai dengan yang disampaikan bapak Presiden," ujarnya, Kamis 2 Oktober 2025.
Hal tersebut juga selaras dengan amanah UUD 1945 yang menjamin kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di samping itu masyarakat juga harus berekspresi dengan tanggung jawab.
Menurutnya, melihat gejolak masyarakat pada beberapa waktu lalu, dengan banyaknya kerusuhan, Kota Malang menjadi salah satu daerah yang cukup kondusif.
"Jawa Timur khususnya Malang menjadi barometer. Pada saat penyampaian pendapatan yang kita rasakan di media pada Agustus ada chaos di beberapa wilayah. Kota Malang aman terkendali," katanya.
Untuk menjaga kondusifitas wilayah, Kemenko Polkan turut menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra pemerintah. Pembinaan pun dilakukan melalui sarasehan hari ini.
"Jadi ormas adalah mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kemudian masuk pada masyarakat. Sehingga itu yang kita lakukan pembinaan juga pada ormas untuk penyampaian hal hal yang kita rencanakan," sebutnya.
Indonesia sendiri memiliki sekitar 554.692 ormas gang tersebar di berbagai penjuru wilayah, sedangkan di Jatim 118.115 ormas. Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto menjelaskan ormas memiliki irisan besar dengan pemerintah.
"Ormas bersama pemerintah sebagai mitra untuk membangun kondusifitas dan kerukunan di masyarakat. Ini sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk bersama-sama mengajak Ormas menjaga lingkungan agar nyaman, kondusif. Pembangunan, perekonomian berjalan dengan baik," tegas Eddy.
Dari aksi penyampaian pendapat yang berujung anarkisme kemarin, Pemprov Jatim juga melakukan evaluasi. Salah satunya dengan menggalakkan pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi dan pondok pesantren.
"Jika ada info yang bisa membuat kerusuhan bisa segera konfirmasi ke aparat keamanan. Tujuannya agar kita bisa mencegah, merangkul kelompok yang ingin memecah belah, merusak. Ayo kita jaga Indonesia, termasuk bijak menggunakan medsos," tandasnya.(*)
