KETIK, SURABAYA – Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PW IKA ITS) Jawa Timur mendesak pemerintah menetapkan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan dalam refleksi akhir tahun 2025 sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Ketua Harian PW IKA ITS Jawa Timur, Yoke Candra Katon, menegaskan bahwa lebih dari tiga pekan pascabencana, masyarakat terdampak masih bergulat dengan dampak serius, mulai dari kerusakan rumah, hilangnya mata pencaharian, keterbatasan air bersih, hingga terganggunya rasa aman.
“Banjir bandang ini tidak bisa dipandang sebagai bencana lokal. Dampaknya lintas wilayah, merusak infrastruktur, memutus ekonomi warga, dan meninggalkan luka sosial yang mendalam. Negara harus hadir secara lebih kuat dan terkoordinasi,” ujar Yoke, dalam pernyataannya, Kamis, 25 Desember 2025.
Menurutnya, penetapan status bencana nasional penting untuk memperjelas tanggung jawab kolektif negara, memperkuat koordinasi lintas daerah, serta memastikan mobilisasi sumber daya nasional berjalan cepat dan berkelanjutan.
Yoke juga menilai, bencana tersebut harus menjadi momentum evaluasi bagi negara dalam mengelola pembangunan dan lingkungan. Ia menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan harus berlanjut pada pemulihan jangka panjang yang menyeluruh.
“Bencana seharusnya menjadi titik balik evaluasi negara. Ketika prosedur lebih diutamakan daripada kemanusiaan dan koordinasi terhambat sekat administratif, maka yang dikorbankan adalah rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemulihan pascabencana membutuhkan pendekatan terpadu, mencakup penyediaan hunian layak, layanan kesehatan berkelanjutan, pemulihan ekonomi warga, ketahanan pangan, serta rehabilitasi ekosistem. Pendekatan parsial, kata dia, hanya akan memperpanjang ketimpangan dan ketidakadilan struktural.
Dalam refleksi tersebut, PW IKA ITS Jawa Timur juga mengapresiasi solidaritas publik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk relawan, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, dan perguruan tinggi yang bergerak membantu korban bencana. Yoke menilai, energi solidaritas ini harus dikelola negara secara terkoordinasi agar pemulihan berjalan efektif.
Sebagai komunitas alumni berbasis sains dan teknologi, PW IKA ITS Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui keilmuan, inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, khususnya dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perlindungan lingkungan.
“Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan hanya akan mengakumulasi risiko bagi generasi mendatang. Keselamatan manusia dan keberlanjutan harus menjadi orientasi utama,” pungkas Yoke.
PW IKA ITS Jawa Timur mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadikan tragedi banjir bandang di Sumatera sebagai pelajaran penting untuk membenahi tata kelola pembangunan, memperkuat perlindungan lingkungan, serta memastikan negara hadir sepenuhnya dalam setiap krisis kemanusiaan. (
