KETIK, JAKARTA – Indonesia Coruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa ratusan yayasan atau mitra pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga punya koneksi dengan lingkaran pejabat.
Peneliti ICW, Seira Tamara, mengatakan temuan mereka ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan secara acak pada periode Oktober-November 2025.
Dia juga menyebut data yayasan yang dipantau ICW diperoleh dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.
Sedangkan, nama-nama individu yang terafiliasi dengan yayasan-yayasan tersebut ditelusuri berdasarkan apa yang tercantum dalam struktur resmi yayasan. Mereka merinci dari 102 yayasan di 38 provinsi di Indonesia:
- 28 yayasan diduga terkait dengan partai politik—baik yang ada di parlemen maupun luar parlemen.
- 18 yayasan diduga terafiliasi dengan pebisnis.
- 12 yayasan diduga terikat dengan birokrasi pemerintahan.
- 9 yayasan diduga terafiliasi dengan kelompok relawan atau organisasi kemasyarakatan pendukung atau simpatisan kampanye pemilihan presiden.
- 7 yayasan diduga tersangkut dengan individu yang merupakan orang dekat pejabat di daerah.
- 6 yayasan diduga terkait dengan militer.
- 4 yayasan diduga terikat dengan mantan penyelenggara negara.
- 3 yayasan diduga tersangkut dengan pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi.
- 2 yayasan diduga terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
"Kesimpulan kami pelaksanaan makan bergizi gratis dipenuhi dengan praktik patronase, serta konflik kepentingan. Hal ini menjadikan makan bergizi gratis sebagai wadah berbagi proyek dan dijalankan oleh pihak tanpa kompetensi yang relevan," tegas Seira dalam rilis resmi ICW.
"Masalahnya pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal, salah satunya karena bagian dari Badan Gizi Nasional (BGN) justru ikut menjadi eksekutor program," tandasnya.
Polri Bangun 1500 SPPG
Perkara dugaan bagi-bagi jatah dapur makan bergizi gratis sempat disentil anggota Komisi IX DPR, Lucy Kurniasari, dalam rapat dengar pendapat dengan BGN pertengahan November 2025.
Dengan lugas, dia mempertanyakan dasar hukum dari target pembangunan 1.000 SPPG Polri di seluruh Indonesia.
"Kenapa Polri dapat jatah pembangunan seribu SPPG? Apakah pemberian jatah sebanyak itu ada dasar hukumnya?" desak Lucy Kurniasari.
"Yang jelas DPR Komisi IX tidak pernah mendapatkan jatah SPPG. Saya sampai hari ini tidak pernah intervensi satu SPPG pun," tambahnya.
Sebelumnya, target seribu dapur Polri itu keluar dari mulut Wakapolri Dedi Prasetyo.
Ia bilang Polri akan membangun sebanyak 400 SPPG pada 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan tahun 2025 akan didirikan 1.100 dapur.
Dedi juga menyebut jumlah dapur makan bergizi gratis yang dibangun Polri selama 2025 hingga 2026 mencapai 1.500. Dia berjanji Polri akan sangat ketat dalam pengawasan pembangunan dapur hingga penyajian makanan.
TNI Ditarget Bangut 2000 SPPG
Sementara itu, jumlah dapur makan bergizi gratis yang dikelola TNI mencapai 452 unit yang tersebar di seluruh daerah Indonesia dari total target 2.000 dapur.
Panglima TNI, Agus Subiyanto, bilang keterlibatan TNI dalam program ini sebagai bentuk pengabdian untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Kepada para komandan satuan di berbagai wilayah, dia berpesan agar menjaga kualitas dapur. (*)
