KETIK, HALMAHERA SELATAN – Forum Anti Korupsi dan Peduli Lingkungan (FORMAL) resmi dibentuk dan langsung mengirim pesan keras kepada para pelaku korupsi terselubung serta perusak lingkungan.
Forum kontrol publik ini dinakhodai Samsudin Chalil dan dideklarasikan pada Rabu, 21 Januari 2026.
Dengan basis gerakan di Halmahera Selatan, FORMAL ditegaskan sebagai sentral alarm perlawanan terhadap korupsi dan kejahatan lingkungan di daerah, sekaligus menjadi bagian dari kontrol publik yang menjangkau skala nasional. Kehadiran FORMAL menjadi sinyal bahwa praktik korupsi dan perusakan lingkungan, baik di daerah maupun lintas wilayah, tidak lagi berada di ruang aman tanpa pengawasan.
FORMAL hadir sebagai ruang kontrol publik yang menyatukan kekuatan jurnalisme, gerakan lingkungan, dan advokasi hukum. Forum ini berdiri untuk memastikan anggaran publik tidak diselewengkan dan alam tidak dijadikan korban pembangunan yang serampangan. Sejak awal, FORMAL menegaskan diri tidak akan bersikap lunak terhadap praktik kotor yang merugikan rakyat.
Samsudin Chalil menegaskan, kelahiran FORMAL merupakan bentuk perlawanan terbuka terhadap praktik korupsi yang selama ini bersembunyi di balik kebijakan dan proyek pembangunan, serta kejahatan lingkungan yang kerap dibiarkan.
“FORMAL tidak dibentuk untuk basa-basi. Kami hadir untuk mengawasi, membuka, dan menekan. Anggaran adalah uang rakyat, alam adalah masa depan. Keduanya tidak boleh dirampok,” tegas Samsudin, Rabu 21 JANUARI 2026.
Ia menyebut, FORMAL akan bergerak dengan kerja-kerja pengawasan yang terukur, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan publik. Setiap indikasi penyimpangan anggaran maupun perusakan lingkungan akan dicatat, dikawal, dan didorong ke jalur hukum serta ruang publik.
“Kami memilih cara yang tenang, tapi menghantam. Ketika bukti sudah cukup, tidak ada ruang aman bagi pelaku korupsi dan perusak lingkungan,” ujarnya.
Samsudin juga menegaskan bahwa FORMAL tidak terikat pada kepentingan politik maupun kekuasaan. Forum ini berdiri independen dan akan menjadi mata publik yang terus mengawasi setiap kebijakan dan proyek yang berpotensi merugikan rakyat dan merusak alam.
Untuk memperkuat konsolidasi gerakan, FORMAL telah menjadwalkan Rapat Kerja pada Kamis, 22 Januari 2026. Rapat tersebut akan membahas struktur kepengurusan lengkap, pembagian bidang, serta peta jalan pengawasan anggaran dan lingkungan yang akan dijalankan secara serius.
“Rapat kerja nanti akan menentukan arah. Setelah itu, FORMAL tidak hanya bicara, tapi bekerja. Dan yang bermain kotor harus bersiap,” tandas Samsudin.
