KETIK, MALANG – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar sosialisasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus di sektor perumahan di Kota Malang. Sosialisasi ini semakin relevan mengingat capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) — skema subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) — di Kabupaten dan Kota Malang telah mencapai 1.900 unit.
Sekretaris Jenderal Kementerian KPK, Didyk Choiroel, menjelaskan program ini dirilis untuk UMKM yang berada di sektor perumahan. Mulai dari pengembang, kontraktor, hingga pedagang toko bangunan.
"Ini supaya mereka bisa mendapatkan kredit Rp5-20 miliar untuk mengerjakan proyek perumahan dengan subsidi pemerintah hingga 5 persen," ujarnya, Rabu, 22 Oktober 2025.
Menurut Didyk, program ini dapat membantu penataan kawasan dan pelaku UMKM di Kota Malang. Ia mencontohkan banyak pelaku usaha di Kayutangan Heritage yang menjadikan rumahnya sebagai tempat berjualan. Program ini dapat mereka manfaatkan dengan mengambil kredit hingga Rp500 juta dengan bunga hanya 6 persen.
"Target kredit serapan KUR secara nasional, untuk supply Rp117 triliun dan demand Rp13 triliun. Kita harapkan Malang menjadi yang terbesar di Jatim. Percepatannya dengan sosialisasi, dukungan perbankan dan juga perhatian dari pemerintah daerah," lanjutnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan saat ini realisasi SLPP di Kabupaten dan Kota Malang telah mencapai sekitar 1900 unit. Capaian tersebut membuat Kabupaten dan Kota Malang berada di posisi terbesar kedua di Jatim.
"Ini harus kita dorong. Kita berharap agar pemerintah daerah proaktif juga dari sisi melakukan pembinaan kepada pengembang agar bisa membangun rumah-rumah subsidi. Memfasilitasi sisi akses untuk lokasi perumahan sehingga penghuni bisa betah dan nyaman," jelasnya.
Menurutnya, sosialisasi tersebut sesuai arahan Menteri PKP, Maruarar Sirait, untuk fokus mendorong agar Kota Malang menjadi contoh dalam penyediaan rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat. Terlebih program tersebut memiliki supply pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen hingga 4-5 tahun.
"Ini harapannya dukungan pembiayaan murah dengan subsidi bunga 5 persen bisa meningkatkan kapasitas rumah produksi khususnya untuk penyediaan rumah SLPP," katanya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut mendapatkan respon baik dari masyarakat. Ia berharap agar SLPP di Kota Malang dapat cepat terealisasi.
"Hambatan memang di Kota Malang harga tanah tinggi dan ketersediaan lahan terbatas, tetapi dengan adanya Kabupaten Malang pekerja di Kota Malang, kami sepakat infrastruktur kita tingkatkan agar aksesibilitasnya bagus," jelasnya.
