KETIK, MALANG – Implementasi program RT Berkelas yang menjadi realisasi janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang kini menjadi ujian nyata bagi kesiapan birokrasi di tingkat kelurahan. Kelurahan Lowokwaru, misalnya, tengah menghadapi lonjakan drastis volume proyek pembangunan infrastruktur.
Sebelum program ini digulirkan, rata-rata pembangunan infrastruktur di wilayah Lowokwaru hanya berkisar antara 41 hingga 50 titik per tahun. Namun, seiring instruksi agar setiap RT memberikan usulan program dengan pagu anggaran Rp50 juta per tahun, jumlah tersebut membengkak hingga 131 titik.
“Sebelum ada RT Berkelas, paling banyak titik pembangunan infrastruktur di bawah 50, kemarin ada 41 titik. Sekarang ada 131 titik, itu campuran dari pokok pikiran (Pokir), Musrenbang, dan RT Berkelas,” ujar Lurah Lowokwaru, Syafril Aries Sandhi, Senin, 30 Maret 2026.
Kenaikan volume pekerjaan ini memaksa aparatur kelurahan untuk bekerja ekstra keras melayani total 104 RT. Belum lagi pihak kelurahan juga dihadapkan dengan tantangan waktu pelaksanaan program agar tidak terjadi penumpukan proyek di penghujung tahun..
Aries menjelaskan bahwa pihak kelurahan saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Pemerintah Kota Malang sebelum mengeksekusi anggaran RT Berkelas.
“Kita September 2026 sudah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), tinggal 5 bulan efektif untuk mengerjakan sekian banyak titik. Kalau anggaran 2026 sudah kita jalankan. Tapi yang terkait RT Berkelas kita belum berani, karena arahan pimpinan menunggu surat edaran Wali Kota. Kalau sudah ada, baru kita laksanakan,” jelasnya.
Untuk usulan tahun 2026, Kelurahan Lowokwaru telah mengarahkan warga agar menyusun program berdasarkan skala prioritas. Fokus utama diarahkan pada pengendalian banjir melalui pembangunan drainase dan sumur resapan, disusul dengan program pemberdayaan masyarakat.
“Saat itu saya dorong agar merencanakan prioritas usulan, seperti pengendalian banjir dan mereka sudah mengusulkan. Kemudian banyak usulan pemberdayaan untuk PKK, Karang Taruna, pelatihan MC, marketing, UMKM hingga banyaklah usulan ke pemberdayaan,” lanjut mantan Sekretaris Lurah Sukun itu.
Namun, karena setiap RT memiliki pagu maksimal Rp50 juta, sisa anggaran pasca-alokasi fisik dan pemberdayaan banyak dialihkan warga untuk pengadaan barang. Tercatat, usulan pengadaan kursi mencapai 2.618 unit dengan pagu sekitar Rp1,3 miliar, serta Rp580 juta untuk pengadaan meja.
“Saat itu memang belum ada pembatasan seperti di 2027, karena dasarnya kan sesuai dengan surat edaran. Masyarakat kan pemahamannya saat itu diberikan jatah Rp50 juta per RT, itu boleh dimanfaatkan asal sesuai kamus usulan, mereka bebas saja,” katanya.
Meski antusiasme warga tinggi, Kelurahan Lowokwaru tetap melakukan filter ketat melalui tim asistensi. Hal ini dilakukan karena sering ditemukan ketidaksesuaian antara volume yang diusulkan dengan realita di lapangan.
Tim verifikasi dari kelurahan, Kasi Sarpras, hingga Pokmas pun turun langsung melakukan pengecekan. Hal tersebut untuk memastikan usulan benar-benar menyelesaikan masalah di tiap RT.
Secara matematis, total anggaran RT Berkelas di Kelurahan Lowokwaru mencapai Rp5,2 miliar. Aries menekankan pentingnya kehati-hatian dalam eksekusi anggaran besar ini.
“Tujuan program ini mulia, mendekatkan permasalahan di level paling bawah bisa diselesaikan. Tapi kembali lagi, kebijakan pemerintah harus disertai dengan petunjuk teknis yang jelas supaya tidak ada keraguan bahwa kita nanti bisa salah dalam pengadaan,” tuturnya. (*)
