DPRD Surabaya Dorong Pemkot Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat dalam Tanggapan Raperda

KETIK, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah, menegaskan pentingnya komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat dalam penyusunan kebijakan, terutama setelah penyampaian tanggapan wali kota atas usulan fraksi-fraksi DPRD.

Dalam rapat paripurna tersebut, tanggapan disampaikan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mewakili Wali Kota Eri Cahyadi.

Laila mengatakan seluruh tanggapan dari pihak eksekutif telah disampaikan secara resmi dan tertuang dalam buku tanggapan yang diterima dewan.

“Tadi Wawali yang hadir, jadi sudah dijawab dan ada di dalam buku itu,” ujar Laila usai rapat di Gedung DPRD Surabaya pada Selasa 14 Oktober 2025.

Menurut Laila, pembahasan lanjutan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akan segera dilakukan di masing-masing komisi mulai 15 Oktober mendatang.

“Kelanjutannya Raperda ini nanti kita rapatkan di komisi-komisi mulai tanggal 15. Setelah itu laporan ke Banmus, Banggar, terus ada perangkaan, finalisasi, lalu masuk ke dokumen APBD yang insyaallah rampung tanggal 10 November, kalau lancar,” jelasnya.

Politisi perempuan asal Fraksi PKB itu menilai pada prinsipnya Pemkot menyetujui usulan fraksi DPRD. Namun, ia menekankan agar arah kebijakan yang disusun benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Harapannya semoga lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat. Surabaya ini jangan sampai memanas, harus tetap kondusif. Program-program harus tepat sasaran, terutama untuk mengurangi kemiskinan. Stunting juga sudah menurun, tapi sektor ekonomi lainnya juga harus diperkuat,” ujarnya.

Laila juga menyoroti beberapa keluhan masyarakat yang muncul dalam masa reses DPRD, termasuk program sertifikasi tanah PTSL yang masih belum tuntas di beberapa wilayah.

“Kemarin waktu reses, banyak warga menyampaikan keluhan soal sertifikasi PTSL yang belum selesai. Bahkan ada yang mengirim WA agar dilaporkan ke Pak Wali. Itu hal sederhana, tapi penting, karena tanah itu aset berharga bagi masyarakat kecil,” ungkapnya.

Selain itu, Laila turut mendorong Pemkot agar memperhatikan program sosial lainnya seperti perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan beasiswa Pemuda Tangguh, serta memastikan kesejahteraan tenaga PPPK berjalan lancar.

“P3K mungkin sudah beres ya sampai tahap Taspennya sudah diurus. Tapi Rutilahu nanti bisa ditambah, begitu juga anggaran beasiswa Pemuda Tangguh di 2026. Intinya harus pro rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD juga telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah terkait evaluasi Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang belum terealisasi.

“Masalah Pokir tadi sudah kita bicarakan, dan sudah disampaikan ke Pak Sekda kapan kita evaluasi soal Pokir yang belum jalan. Yang lain-lain nanti kita bahas lagi,” tandas Laila. (*)