KETIK, SIDOARJO – Aktivis Gerakan Non Blok mewanti-wanti DPRD Sidoarjo agar tidak lagi melakukan manuver-manuver yang bisa merugikan masyarakat. Penolakan LPP Bupati 2024 harus dijadikan Pelajaran karena bisa berdampak tidak baik bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Dampak manuver itu dicontohkan oleh aktivis senior Badruzaman. Dia menyebut masih kosongnya blanko KTP yang menyulitkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Demikian pula halnya dengan kualitas layanan masyarakat yang masih belum optimal sampai saat ini.
”Kalau memang mau tarung, silakan tarung. Tapi, jangan merugikan rakyat,” tandas Sugeng Gondrong, salah seorang aktivis Gerakan Non Blok asal Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, saat bertemu Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih di ruang VIP kantor DPRD pada Kamis (07 Agustus 2025).
Dr Hasan Ubaidillah, akademikus Umsida, mengatakan bahwa terbitnya Perkada sebagai pengganti Perda LPP APBD 2024 pasti akan membawa konsekuensi yang merugikan rakyat. Perseteruan antara eksekutif dan legislatif telah mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada kedua lembaga tersebut terjun bebas.
”Jangan sampai perseteruan ini menyandera pemenuhan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Para aktivis Gerakan Non Blok menunggu ditemui pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo sesuai jadwal pertemuan sekitar pukul 11.00. (Foto: Ketik.com)
Menanggapi lontaran tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, hubungan antara legislatif dan eksekutif baik-baik saja. Sudah tidak ada masalah.
”Buktinya, Bupati (Sidoarjo) datang dan membacakan sendiri nota Perubahan APBD 2025 di sidang paripurna lalu,” tambahnya.
Menurut Abdillah Nasih, keputusan sebagian fraksi di DPRD Sidoarjo menolak LPP APBD 2024 tidak bisa disalahkan. Sebab, pilihan tersebut difasilitasi oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
Abdillah Nasih tetap yakin. Meskipun LPP APBD 2024 disahkan lewat perkada, pelaksanaan PAK APBD 2025 juga bisa disahkan. Posisi perda dan perkada itu sama-sama sah. Kalau misalkan karena LPP lewat perkada tidak bisa melaksanakan perubahan APBD, itu bisa menghambat pembangunan untuk kepentingan rakyat.
”Saya rasa pembuat aturan (PP Nomor 12 Tahun 2019) bisa dikatakan menghambat pembangunan,” tegas Abdillah Nasih yang juga ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut.
Dia menandaskan, kalau LPP APBD 2024 harus disetujui dan lewat Perda, hapus saja aturan yang memperbolehkan dewan tidak menyetujui LPP APBD.
”Jadi, sekarang itu, eksekutif dan legislatif sama-sama ingin melaksanakan PAK APBD 2025,” pungkasnya
Penjelasan ketua DPRD Sidoarjo itu, rupanya, belum mampu melegakan para aktivis senior Sidoarjo yang tergabung dalam Gerakan Non Blok. Audiensi dihadiri oleh Hariadi Siregar, Kasmuin, Hasan Ubaidillah, Badruzaman, Sugeng Budi Santoso, Slamet Budiono, Muhammad Saiful, Totok Santoso, Andigo, dan Ludy Eko.
Slamet Budiono mengaku kecewa dengan DPRD yang tidak punya persiapan apa pun saat menerima Gerakan Non Blok. Yang menemui mereka hanya ketua dewan yang ditemani legislator baru.
”Itu pun pendapat yang disampaikan hanya berdasar keyakinannya sendiri. Beda dengan eksekutif yang berargumentasi berdasar data dan piranti aturan yang berlaku,” kata Slamet Budiono.
Suasana audiensi pimpinan DPRD dan anggota DPRD Sidoarjo dengan aktivis Gerakan Non Blok di Ruang VIP DPRD Sidoarjo pada Kamis siang (7 Agustus 2025). (Foto: Ketik.com)
Koordinator Gerakan Non Blok Hariyadi Siregar mewanti-wanti DPRD. Jangan sampai perseteruan antara eksekutif dan legislatif ini sampai mengundang hadirnya aparat penegak hukum (APH). Itu akan membuat pemerintah tidak tenang bekerja. Mereka takut terjerat masalah.
”Sudah cukup. Jangan sampai ada pimpinan daerah, birokrat, dan legislator yang tersandung masalah hukum gara-gara masalah ini,” ingatnya.
Pada akhir pertemuan, praktisi hukum senior yang juga berada di barisan Gerakan Non Blok, Muhammad Saiful pun menyampaikan pantun untuk menyindir anggota DPRD.
”Sewek kawung bedah pinggire, DPRD ojo ngawur perilakune.”
Dalam keterangan persnya, para aktivis Gerakan Non Blok Sidoarjo menyatakan beberapa catatan. Catatan ini diharapkan menjadi perhatian bagi semua pihak.
Pertama, tidak tersahkannya LPP APBD 2024 telah menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat karena terhambatnya pembangunan daerah.
Kedua, perseteruan antara eksekutif dan legislatif harus segera diakhiri agar tidak mengimbas ke pembahasan dokumen daerah lainnya. Contoh, KUA PPAS dan RAPBD 2026. Eksesnya akan semakin besar di masa mendatang.
Ketiga, jangan sampai perselisihan ini menimbulkan implikasi hukum yang menjerat pihak eksekutif maupun legislatif.
Keempat, Gerakan Non Blok kecewa dengan DPRD yang seakan tak sungguh-sungguh dalam menerima aspirasi. Indikasinya adalah hanya hadirnya ketua DPRD Sidoarjo sendiri yang ditemani seorang anggota Fraksi Golkar. Tanpa melibatkan pimpinan dewan lainnya. Mereka hanya berargumentasi dengan dasar keyakinan-keyakinan subyektif. Tidak didukung data yang akurat.
Kelima, jawaban ketua DPRD Sidoarjo masih ambigu. Satu sisi yakin perkada bisa untuk melanjutkan pembahasan PAK. Sisi lain masih meminta eksekutif melakukan konsultasi lagi dengan Kemendagri.
Selain itu, time line pembahasan PAK dan KUA PPAS terus dijalankan. Adapun keputusannya bisa digunakan apa tidak disebutkan apa kata nanti. (*)
