DPRD Kota Malang Minta Kebijakan ASN Bersepeda ke Kantor Dikaji Ulang, Ini Alasannya

KETIK, MALANG – Anjuran bersepeda saat berangkat ke kantor bagi ASN sebagai upaya mengurangi BBM menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, kebijakan yang diberlakukan pada Jumat, 27 Maret 2026 ini mulai menuai komentar dari beberapa pihak. 

Beberapa ASN sudah mulai menerapkan bersepeda saat berangkat ke kantor. Namun, Arief Wahyudi, Anggota Komisi CDPRD Kota Malang mengatakan bahwa kebijakan tersebut harus dikaji ulang.

"Ide gagasannya bagus untuk menekan pemakaian BBM dengan cara himbauan untuk melakukan kegiatan ke kantor itu dengan memakai sepeda pancal sehingga tidak menggunakan BBM itu idenya bagus untuk hemat BBM, tapi perlu juga dikaji lebih dalam," ujar Arief.

Menurutnya, kebijakan bersepeda ini sangat bagus dalam upaya menekan penggunaan BBM. Namun, hal ini hanya efektif bagi ASN yang rumahnya terletak dekat dengan kantor. 

Ia mengatakan bahwa kantor pemerintah kota tak hanya di balai kota, tetapi tersebar di berbagai wilayah Kota Malang. Sehingga, kebijakan bersepeda saat berangkat kerja tidak efektif bagi ASN yang rumahnya berjarak jauh dengan kantor.

"ASN Kota Malang ini tinggalnya banyak yang tidak dekat dengan kantor, dan kantor pemkot ini kan tidak hanya di balai kota, tetapi menyebar di seluruh wilayah yang ada di Kota Malang mulai ujung utara ada," ucap Arief.

Beberapa ASN memiliki jarak rumah ke kantor yang cukup jauh, mencapai 10–15 kilometer, sehingga tidak memungkinkan berangkat kerja menggunakan sepeda.

Selain itu, perubahan kebiasaan ini juga tidak mudah dilakukan karena tidak semua ASN terbiasa bersepeda, kecuali yang memang memiliki hobi tersebut.

"Secara mendasar kebijakannya untuk ikut menekan penggunaan BBM itu baik, itu yang pertama dari jarak, yang kedua kebiasaan. Kebiasaan masyarakat Kota Malang, ASN ini apa bersepeda? Merubah kebiasaan itu memerlukan waktu yang cukup lama," ungkap anggota DPRD Kota Malang Komisi C tersebut.

Bagi ASN yang tidak terbiasa bersepeda dengan jarak jauh membuat efektivitas kerja menurun karena kelelahan saat perjalanan berangkat ke kantor.

Saat hal tersebut terjadi, tentunya membuat pelayanan publik terhambat. Sehingga, kebijakan bersepeda untuk berangkat kerja bagi ASN perlu dikaji ulang.

"Kalau Pak Wali justru harusnya sepeda pancal karena dekat, bisa memberi contoh, sudah biar mobilnya ada di sini ini untuk keperluan dinas yang lain, rumah Pak Wawali juga tidak terlalu jauh di Dieng. Kalau jarak seperti itu kan enak dong dekat, tapi kalau ini jauh-jauh aduh disuruh sepeda pancal malah itu akan mengurangi efektivitas kerja mereka, kan tinggal membandingkan aja yang dibutuhkan ini apa?" jelas Arief.

"Efektif di BBM atau efektif di kinerja Ini harus diimbang Kalau misalnya mampu mengirit BBM atau menahan BBM sedemikian rupa kinerjanya blank yang dirugikan siapa? Masyarakat karena pelayanan publiknya tidak jalan itu yang harus menjadi perhatian dari Pak Wali," imbuhnya.

Arief mengatakan penekanan BBM bisa mulai mengubah dari yang sering bekerja menggunakan mobil, bisa menggunakan sepeda motor. Menurutnya, dengan menggunakan sepeda motor sudah cukup mengurangi banyak pengguna BBM.

"Karena tidak semua orang bisa bersepeda, apalagi yang jaraknya jauh, mungkin bisa diganti dengan sepeda motor kan lebih irit antara pemakaian BBMnya, mobil dengan sepeda motor itu lebih irit sepeda motor, mungkin ada alternatif-alternatif seperti itu sambil menunggu kebijakan dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Bersepeda ke kantor menjadi kebijakan baik bagi ASN yang memiliki rumah tak jauh dari kantor. Selain untuk bekerja, mereka juga bisa berolahraga.

Selain itu, angkutan umum seperti TransJatim masih belum tersedia di seluruh koridor. Sehingga, bersepeda ataupun menggunakan TransJatim juga belum efektif bagi ASN. 

"Naik aja angkutan umum TransJatim, TransJatim itu tidak melayani seluruh koridor yang ada di Kota Malang dan pemberhentian terakhir ada di Hamid Rusdi, kalau dia dari terminal Hamid Rusdi misalnya harus ke Block Office, itu juga masih cukup jauh," tutur Arif.

Arif juga mengatakan bahwa hari ini mobil yang parkir di kantor DPRD Kota Malang banyak berkurang. Kemungkinan, bisa jadi ASN sudah beberapa yang mulai menggunakan sepeda sebagai transportasi saat bekerja.

Arif juga memberikan solusi lain untuk menghemat BBM. Pemerintah kota bisa memberikan fasilitas angkutan kota gratis bagi ASN.

"Solusi lain untuk hemat BBM, disamping bus TransJatim, pemberdayaan angkutan kota yang rencananya untuk angkutan sekolah gratis bisa juga untuk ASN," kata Arif memberikan saran.(*)