DPRD Jember Soroti Transparansi Pokja Beasiswa Pemkab, Duga Ada Mantan Timses

1 Juli 2025 21:04 1 Jul 2025 21:04

Thumbnail DPRD Jember Soroti Transparansi Pokja Beasiswa Pemkab, Duga Ada Mantan Timses
Kepala Dinas Pendidikan Jember, Hadi Mulyono (dua dari kanan) saat menjawab pertanyaan anggota Komisi D DPRD Jember. (Foto: Istimewa)

KETIK, JEMBER – Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi Beasiswa yang dibentuk Pemkab Jember, menuai sorotan tajam. Komisi D DPRD Jember menduga pokja tersebut juga memasukkan sejumlah mantan tim sukses (timses) Pilkada.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember pada Senin, 30 Juli 2025 kemarin.

Sejumlah anggota Komisi D DPRD Jember mempertanyakan transparansi dan netralitas proses seleksi penerima beasiswa yang anggarannya mencapai Rp40 miliar untuk 8.000 mahasiswa asal Jember.

"Kemarin kami mau tanya ini siapa saja yang menjadi Pokja seleksi beasiswa? Kami saja belum ada yang tahu," ujar anggota Komisi D dari Fraksi PKB, Mufid saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Selasa, 1 Juli 2025.

Kekhawatiran akan adanya intervensi politik juga disampaikan oleh anggota Komisi D lainnya, Ahmad Dhofir Syah. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan jika benar ada mantan tim sukses Bupati yang duduk di dalam Pokja.

"Pokja apakah menggunakan dasar SK Bupati? Kami mohon dibuka biar kalau terjadi apa-apa masyarakat bisa merespon. Apakah benar ada mantan tim pemenangan Bupati di Pokja itu? Kalau ada Timses bisa ada yang diistimewakan, memancing kecurigaan, dan mengurangi kredibilitas," ujar Dhofir yang berasal dari Fraksi PKS.

Komisi D pun meminta agar dokumen tersebut segera dibuka ke publik. Minimal, SK Bupati yang memuat nama-nama Pokja seleksi beasiswa bisa diunggah di situs resmi atau aplikasi pendaftaran.

"Kalau gak bisa sekarang, jangan lupa nanti dibuka SK Bupati tentang Pokja beasiswa dan segera diunggah ke website maupun aplikasi pendaftaran beasiswa," tandas Dhofir.

Hal senada juga ditegaskan oleh Sekretaris Komisi D, Indi Naidha. Politisi PDI Perjuangan itu menekankan seleksi harus berjalan dengan objektif dan transparan. Sebab, beasiswa bersumber dari uang rakyat di APBD yang pembahasannya turut disetujui DPRD.

"Bagaimana supaya tidak terjadi penyelewengan? Bila Pokja ada Timses potensi tidak netral seleksinya," kata Indi.

Dicecar dengan berbagai kritikan, Kepala Dinas Pendidikan Jember, Hadi Mulyono, belum bersedia mengungkap siapa saja yang tergabung dalam Pokja seleksi beasiswa. Ia hanya menyebut jumlahnya sebanyak 30 orang dan terdiri dari lintas instansi.

"Tim Pokja 30 orang. Pengarah Bupati, Penanggung Jawab Sekda, Ketua I saya sendiri, Wakil ketua dari dinas lain, anggota dari dinas terkait sesuai klasifikasi penerima beasiswa. Bahkan sampai ada Camat," ujar Hadi.

Hadi belum berkenan, membuka salinan SK Bupati yang mengatur susunan Pokja tersebut. (*)

Tombol Google News

Tags:

Kepala Dinas Pendidikan Jember Hadi Mulyono Pokja Beasiswa Pemkab Jember DPRD Jember Indi Naidha PDIP Jember Ahmad Dhofir Syah PKS Mufid pkb