KETIK, MALANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang mempertegas posisi politiknya dalam jajaran pemerintahan daerah. Meski berstatus sebagai salah satu partai pengusung pasangan Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin, PKS berkomitmen untuk tetap menjadi mitra yang kritis, konstruktif, dan solutif.
Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Malang, M Syaiful Ali Fatah, mengungkapkan pihaknya telah melakukan silaturahmi resmi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Penegasan posisi politik tersebut sebagai upaya untuk mempertajam kebijakan dan menguatkan aspirasi masyarakat.
"Sesuai yang disampaikan Ketua Majelis Syura kepada Presiden Prabowo bahwa PKS akan tetap kritis, konstruktif, dan solutif. Jadi itu kami sampaikan ke Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Malang meskipun kami bagian dari pemerintahan dan ikut mengusung saat Pemilu," ujarnya, Minggu, 8 Maret 2026.
Mengingat masa jabatan Wahyu-Ali telah melewati satu tahun per 20 Februari 2026, PKS memberikan apresiasi terhadap sejumlah torehan positif Pemkot Malang. Beberapa di antaranya meliputi raihan 48 penghargaan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini mencapai angka 84,89.
Namun, Syaiful memberikan catatan khusus mengenai persoalan klasik perkotaan yang belum tuntas.
"Ini perlu kita apresiasi tentunya, tapi beberapa hal juga akan tetap kita memberikan catatan. Termasuk masalah dasar kota, yaitu macet dan banjir serta drainase. Ini tentu tetap kita perkuat meskipun sebagian perlu kita apresiasi kemarin bisa menggeser dana dari Pemerintah Provinsi untuk drainase Suhat," jelasnya.
Dalam upaya pengentasan banjir, PKS mengapresiasi keberhasilan pemerintah mengamankan pembiayaan dari Bank Dunia sebesar Rp143 miliar untuk pembangunan drainase. Di sisi lain, sektor penataan pasar tradisional juga menjadi perhatian serius.
"Kemudian juga yang kita beri catatan tentang pasar, yang paling progres infonya malah Gadang. Jadi pihak ketiganya sudah menyerahkan ke Pemkot Malang untuk ada perbaikan sehingga kita melihat progresnya Gadang lebih nampak, dibandingkan Pasar Blimbing dan Pasar Besar," ungkapnya.
Tak hanya itu, PKS Kota Malang mendorong digitalisasi manajemen pasar dan aset. Dorongan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kita berharap terus diperkuat aspek digitalisasi pasar dan aset ini. Kita dorong karena kebetulan kita mendapatkan amanah sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Malang," tegasnya. (*)
