KETIK, JEMBER – Pascakelangkaan BBM akibat penutupan Jalur Nasional Gumitir, roda kehidupan di Kabupaten Jember mulai berputar kembali. Namun, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemukan masih ada masalah lain saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis, 31 Juli 2025: kelangkaan beras medium di pasar tradisional.
Sidak dimulai dari Pasar Tanjung, pusat perdagangan bahan pokok terbesar di kota Jember. Ditemani Bupati Jember Muhammad Fawait, jajaran Kodim 0824, serta pejabat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Khofifah menyusuri lorong-lorong pasar untuk melihat langsung kondisi distribusi logistik, terutama kebutuhan pokok.
Saat berbincang dengan sejumlah pedagang, Gubernur Khofifah mendapati bahwa seluruh beras yang dijual adalah jenis premium, dengan harga yang tidak semua warga mampu jangkau. Sementara itu, beras medium yang biasanya menjadi pilihan masyarakat menengah ke bawah, tidak tersedia sama sekali.
“Beras medium ini penting untuk kelompok masyarakat yang penghasilannya pas-pasan. Tapi kenyataannya, di sini hanya tersedia beras premium. Artinya, kita harus perkuat distribusi dari Bulog,” tegas Khofifah.
Ia pun meminta Perum Bulog bersama dinas terkait untuk meningkatkan penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke pasar-pasar rakyat. Menurutnya, distribusi yang merata dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Usai dari pasar, Khofifah melanjutkan sidak ke SPBU Jalan Gajah Mada di Kecamatan Kaliwates. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasokan BBM benar-benar telah kembali normal setelah sempat terjadi kelangkaan selama beberapa hari terakhir.
“Kemarin sempat ada shortage BBM. Tapi hari ini distribusinya sudah melebihi kebutuhan. Ini artinya, kondisi sudah stabil,” ungkap mantan Menteri Sosial itu.
Kelangkaan BBM sebelumnya memaksa Pemkab Jember mengeluarkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN non-pelayanan langsung dan pelajar jenjang SD hingga SMA. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bupati tertanggal 28 Juli 2025 sebagai langkah darurat mengurangi mobilitas warga.
Namun, dengan normalnya suplai BBM, Gubernur Khofifah menegaskan tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan kebijakan tersebut.
“Kalau distribusi BBM dan logistik sudah lancar, ya anak-anak harus kembali ke sekolah. ASN juga harus kembali ke kantor. Ini penting agar aktivitas ekonomi di Jember bisa pulih sepenuhnya,” tandas Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara Bulog dan dinas terkait untuk memastikan pangan terjangkau tersedia bagi masyarakat luas.
“Stok sudah ada, tinggal didistribusikan dengan baik. Permintaan harus diimbangi dengan suplai yang tepat sasaran. Dan itu butuh koordinasi yang konsisten,” tutupnya. (*)
