KETIK, LUMAJANG – Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Lumajang, Darno, mengatakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lumajang tidak hanya menjadi urusan satu instansi, melainkan menjadi agenda bersama yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, hingga komunitas akar rumput.
Langkah kolaboratif ini dinilai menjadi kunci dalam menekan angka kekerasan, memastikan setiap perempuan dan anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan bermartabat.
“Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pendampingan terhadap korban, sosialisasi, hingga penguatan peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan,” ujarnya saat menjadi narasumber Talkshow Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu, 13 Agustus 2025.
Meski begitu, Darno mengakui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi, bahkan sebagian besar tidak dilaporkan karena korban takut atau terintimidasi.
Kondisi ini, menurutnya, memerlukan pendekatan yang lebih masif dan menyentuh akar persoalan, seperti pola asuh yang keliru, relasi kuasa yang timpang, hingga norma sosial yang membiarkan kekerasan terjadi.
“Kesadaran masyarakat menjadi benteng pertama. Hak-hak perempuan dan anak harus dipahami, dan setiap indikasi kekerasan wajib dilaporkan,” tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat segera melapor ke Dinsos P3A atau aparat terkait jika menemukan dugaan kekerasan, demi memutus rantai pelanggaran yang dapat menghancurkan masa depan korban.
Dukungan juga datang dari TP PKK Kabupaten Lumajang. Wakil Ketua Pokja I, Drs. Gatot Suprabowo, menyatakan pihaknya siap menjadi garda terdepan bersama pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kami memiliki program-program yang menyasar langsung masyarakat, dari penyuluhan, sosialisasi, hingga pendampingan korban,” terangnya.
Menurut Gatot, peran PKK bukan sekadar pelengkap, melainkan katalisator perubahan sosial di tingkat keluarga dan lingkungan.
Melalui kegiatan edukasi yang konsisten, PKK ingin menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa melindungi perempuan dan anak adalah bagian dari membangun generasi bangsa yang sehat dan berkarakter.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), telah menegaskan pentingnya sinergi daerah dalam mencapai Indonesia Layak Anak pada 2030.
Upaya di Lumajang menjadi salah satu contoh bagaimana agenda nasional ini diterjemahkan di tingkat lokal, dengan menempatkan keselamatan dan martabat perempuan serta anak sebagai prioritas utama pembangunan manusia.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat yang semakin tumbuh, Lumajang menargetkan tidak hanya menurunkan angka kekerasan, tetapi juga membangun budaya baru yang memuliakan perempuan dan anak. Karena melindungi mereka, sejatinya adalah melindungi masa depan bangsa.(*)
