KETIK, BONDOWOSO – Kisah pilu mengiringi pemakaman jenazah bayi perempuan yang ditemukan terlantar di Kabupaten Bondowoso. Setelah melalui proses autopsi forensik, jenazah balita tersebut akhirnya dimakamkan secara layak.
Namun di balik proses itu, terungkap fakta mengejutkan, tidak ada anggaran pemerintah daerah untuk penanganan kasus semacam ini.
Jenazah bayi malang itu dimakamkan di kompleks pemakaman khusus Mr. X milik RSUD Koesnadi Bondowoso, yang berlokasi di Desa Locare, Kecamatan Curahdami, pada Sabtu, 28 Marwt 2026.
Ia dimakamkan sekitar sepekan setelah ditemukan di sebuah gazebo di wilayah Binakal pada 19 Maret 2026.
Meski pemakaman berjalan lancar, pembiayaan proses tersebut ternyata bukan berasal dari anggaran pemerintah daerah. Biaya pemakaman justru ditanggung melalui bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bondowoso.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, dr. Mohammad Imron, mengakui bahwa pihaknya belum memiliki alokasi anggaran khusus untuk kasus penemuan jenazah bayi terlantar.
“Memang tidak ada anggaran untuk penanganan kasus seperti ini. Karena itu kami berkoordinasi dengan PPA Polres dan Baznas, dan Alhamdulillah ada bantuan untuk biaya pemakaman,” ujarnya, Selasa, 31 Maret 2026.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan belum tentu mencukupi seluruh kebutuhan yang muncul dalam penanganan kasus serupa.
Menurut Imron, kejadian seperti ini tergolong jarang terjadi, sehingga selama ini tidak pernah muncul kebutuhan anggaran khusus dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Berbeda halnya dengan bantuan sosial (bansos) yang sudah memiliki pos anggaran tetap dari pemerintah daerah maupun pusat.
Meski belum tercantum dalam APBD 2026-yang merupakan hasil perencanaan tahun sebelumnya-pihaknya berencana mengusulkan anggaran khusus dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
“Karena belum masuk pembahasan P-APBD, nanti akan kami usulkan. Setelah kami pelajari, memang belum ada posnya. Harapannya ke depan bisa diakomodasi,” jelasnya.
Ia juga berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Namun sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan skema pembiayaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pihak lain.
“Kita tidak ingin terus merepotkan pihak seperti Baznas, meskipun selama ini mereka sangat membantu,” pungkasnya.(*)
