Deadline! Surabaya Harus Rampungkan Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Hanya dalam Satu Bulan

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kader Surabaya Hebat (KSH) menghadapi tantangan besar merampungkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk seluruh warga Surabaya hanya dalam kurun waktu satu bulan, yakni mulai 1 hingga 31 Oktober 2025.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menargetkan seluruh proses pendataan bisa selesai tuntas di bulan Oktober ini. Target ambisius tersebut bukan tanpa alasan, karena Surabaya ditunjuk sebagai kota percontohan nasional dalam pemutakhiran data.

“Oktober ini selesai. Karena kita dibuat percontohan nasional,” tegas Eri, Selasa 30 September 2025.

Pekerjaan ini bukan sekadar pendataan rutin. Pemutakhiran DTSEN menuntut akurasi tinggi karena akan menjadi dasar seluruh kebijakan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, subsidi, hingga perencanaan pembangunan jangka panjang.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, M. Fikser, menyebutkan DTSEN adalah langkah strategis agar pemerintah memiliki satu sumber data tunggal yang kredibel.

“DTSEN adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata Fikser.

Menurutnya, data yang valid menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tepat sasaran. Tanpa pembaruan, kondisi keluarga yang dinamis berisiko memunculkan masalah, seperti salah sasaran bantuan (inclusion error dan exclusion error).

“Tanpa data terbaru, bantuan sosial akan berisiko salah sasaran. Ini adalah upaya kami meminimalisir inclusion error dan exclusion error,” jelasnya.
Meski pemkot optimistis, pekerjaan besar ini tetap menimbulkan pertanyaan bisakah pendataan seluruh Surabaya rampung dalam waktu hanya satu bulan, tanpa mengorbankan kualitas dan kredibilitas data?

Jika berhasil, Surabaya akan membuktikan diri sebagai kota yang mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan dan akurasi. Namun jika tidak, target ambisius ini bisa menjadi bumerang yang mengurangi kepercayaan publik terhadap data pemerintah.

Bagi warga, yang paling penting bukan sekadar cepat, melainkan kepastian bahwa data mereka benar-benar tercatat secara akurat karena dari situlah arah bantuan, subsidi, hingga pembangunan kota ditentukan. (*)