KETIK, LEBAK – Ratusan ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kabupaten Lebak, Banten, dinonaktifkan sejak 1 Februari 2026. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, tercatat sebanyak 179.710 peserta tidak lagi aktif menerima bantuan iuran dari pemerintah.
Penonaktifan tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, Asty Dwi Lestari, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Lebak, Kamis 5 Februari 2026.
Asty menjelaskan, kebijakan penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan kelayakan penerima bantuan sosial, termasuk program PBI-JK.
“Peserta yang dinonaktifkan umumnya berada pada desil di atas 5, yang secara data masuk dalam kategori masyarakat menengah ke atas. Secara ketentuan, PBI-JK memang diperuntukkan bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu,” kata Asty.
Menurutnya, selain tingkat kesejahteraan, status pekerjaan juga menjadi indikator dalam proses penilaian. Dalam basis data nasional, sejumlah peserta tercatat memiliki aktivitas ekonomi, seperti wiraswasta, karyawan swasta, maupun pekerjaan lainnya yang dinilai sudah memiliki penghasilan.
Asty menegaskan bahwa penonaktifan kepesertaan tidak didasarkan pada kondisi kesehatan peserta.
“Peserta yang sedang sakit tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan reaktivasi kepesertaan. Kami memberikan waktu hingga enam bulan sejak penonaktifan, dengan persyaratan membawa surat keterangan membutuhkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit serta rekomendasi dari Dinas Sosial,” jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan tersebut menuai tanggapan dari masyarakat. Ntus, salah satu warga Kabupaten Lebak, menilai penonaktifan massal peserta PBI-JK seolah menggambarkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat sudah membaik.
“Kalau PBI gratis dikurangi, kesannya pemerintah menganggap masyarakat sudah sejahtera. Padahal faktanya di lapangan tidak seperti itu,” ujar Ntus saat dikonfirmasi oleh ketik.com, Jum'at 6 Februari 2026.
Ia menyoroti minimnya lapangan pekerjaan saat ini, yang membuat banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, meski secara administratif tercatat memiliki pekerjaan.
“Sekarang mencari pekerjaan sangat sulit. Tidak semua yang tercatat bekerja benar-benar punya penghasilan tetap. Siapa yang mau jadi orang miskin, tapi kenyataannya banyak warga yang masih kesulitan,” tandasnya. (*)
