KETIK, PEMALANG – Proyek pengaspalan Jalan Lingkungan (Jaling) di RW 03 Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, diduga dikerjakan tidak sesuai standar atau asal-asalan.
Pasalnya, belum genap satu bulan sejak pelaksanaannya pada Juli 2025, permukaan aspal mulai mengelupas dan rusak di sejumlah titik.
Kerusakan tersebut pertama kali terungkap saat warga melakukan pengecatan marka jalan dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Beberapa titik yang rusak kemudian diberi tanda cat putih sebagai penanda untuk diperbaiki.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pengerjaan pengaspalan dilakukan sekitar dua hingga tiga minggu lalu.
“Kalau tidak salah, pengerjaan sekitar dua atau tiga minggu lalu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa, 12 Agustus 2025.
Warga berharap agar jalan yang baru dibangun tersebut segera diperbaiki karena kondisinya mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Berdasarkan informasi dari papan proyek di lokasi, pekerjaan pengaspalan tersebut dibiayai dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah, dengan rincian anggaran: biaya fisik Rp150 juta, swadaya Rp2 juta, dan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) Rp3,148 juta.
Volume pekerjaan tercatat 227 x 2,5 x 0,5 meter, dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Peguyangan.
Papan informasi proyek di jalan lingkungan RW 03 Desa Peguyangan (Foto: Slamet/Ketik)
Kepala Desa Peguyangan, Kasdono, saat dikonfirmasi, mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak pemborong untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut.
“Minggu ini mau ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Kemarin pemborongnya sudah saya telepon,” kata Kasdono.
Meski perbaikan dijanjikan segera dilakukan, muncul dugaan dari warga bahwa kualitas pengerjaan tidak maksimal
Beberapa warga menilai ketebalan dan kualitas aspal yang digunakan tidak sesuai, mengingat usia pakai jalan baru yang seharusnya mampu bertahan bertahun-tahun, namun sudah mengalami kerusakan dini.
Jika dugaan ini benar, maka proyek yang menggunakan dana bantuan provinsi tersebut berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Perlu adanya pengawasan lebih ketat dari pihak terkait agar proyek infrastruktur di daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(*)
