KETIK, CILACAP –
Kabupaten Cilacap diproyeksikan menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah, Cilacap diharapkan mampu sejajar dengan daerah lain guna mewujudkan pemerataan pembangunan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Siti Mukaromah, dalam acara Festival Aspirasi BAM DPR RI yang digelar di Pendopo Wijayakusuma Cakti, Senin, 9 Februari 2026.
Siti menjelaskan bahwa BAM merupakan badan baru di DPR RI yang fokus menyerap dan memperjuangkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Cilacap dipilih sebagai salah satu lokasi prioritas program Festival Aspirasi dan wilayah prioritas pemangku dapil yang berjumlah 19 anggota BAM DPR RI.
"Kabupaten Cilacap menjadi prioritas untuk memajukan Jawa Tengah secara universal, maka wilayah Jawa Tengah bagian selatan (Jasela) jangan sampai menjadi bagian yang tertinggal tapi bisa sejajar dengan daerah lain,” ungkap anggota dewan dari Fraksi PKB ini.
“Harapannya berangkat dari Cilacap, karena Kabupaten Cilacap berada di bagian paling barat dan paling selatan, kita harapkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Cilacap menjadi kekuatan untuk kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Cilacap," lanjutnya.
Lebih lanjut, Siti menekankan pentingnya sinergi antara potensi alam dan penguatan SDM sesuai dengan nilai keadilan sosial.
"Cilacap mempunyai potensi laut, potensi hutan, dan masyarakat yang sumber dayanya luar biasa. Sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, betul-betul bisa diwujudkan bersama menjadi kekuatan ekonomi dan peningkatan kualitas dari masyarakat Kabupaten Cilacap,” ujarnya.
“Dari seluruh sisi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kesejahteraan, serta kualitas yang lain harus kita tingkatkan dan selalu kita dorong bersama masyarakat dan pemerintah daerah serta kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi," pungkas Siti.
Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, menyambut positif inisiatif ini. Menurutnya, festival ini merupakan wadah efektif bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyampaikan kendala pembangunan langsung ke tingkat pusat.
"Dengan Festival Aspirasi ini diharapkan ada percepatan beberapa urgensi permasalahan secara umum. Tadi dalam forum diskusi dan tanya jawab ada 17 undangan dari berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi, dalam hal ini mana yang menjadi kewenangan daerah akan kami optimalkan secara bertahap," ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah poin krusial yang menjadi kewenangan pemerintah pusat telah dirangkum untuk segera ditindaklanjuti.
"Jadi dalam diskusi tadi ada juga aspirasi berupa resume yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan ini menjadi catatan untuk pemerintah pusat, kita dari pemerintah daerah mendorong untuk percepatan supaya ditindaklanjuti," lanjut Syamsul.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan bersama lima anggota BAM lainnya, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat. Aspirasi yang berkembang dalam diskusi tersebut mencakup isu kesejahteraan guru madrasah, penurunan Alokasi Dana Desa (ADD), hingga penyaluran bantuan sosial. (*)
