KETIK, SITUBONDO – Menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto, HM Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB menegaskan bahwa pemerintah harus terus komitmen untuk menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel di lingkungan BUMN.
Setiap indikasi pelanggaran hukum, lanjut Nasim Khan, yang melibatkan pimpinan maupun mantan pimpinan BUMN harus ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dengan mengedepankan proses asas praduga tak bersalah dan transparansi.
Terkait dengan BUMN yang mengalami penurunan kinerja atau pendapatan signifikan, kata Nasim Khan, pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional masing-masing BUMN.
“Penurunan kinerja tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi global, kebijakan sektor terkait, serta persoalan tata kelola di internal perusahaan," jelasnya, Minggu, 8 Februari 2026.
"Data dan angka kerugian akan disampaikan secara terbuka setelah proses audit dan verifikasi selesai dilakukan oleh pihak berwenang,” imbuh Nasim Khan.
Ke depan, sambung Nasim Khan, langkah yang akan dilakukan pemerintah mencakup penguatan pengawasan, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi dan restrukturisasi BUMN agar lebih profesional, berdaya saing, dan berorientasi pada kinerja serta pelayanan publik,” kata Nasim Khan melalui sambungan selulernya kepada media ini.
Nasim Khan secara tegas mengatakan bahwa, pemerintah benar-benar komitmen dalam menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel di lingkungan BUMN. Jika hal ini dilakukan, maka niscaya pemangku jabatan di lingkungan BUMN akan patuh dan tidak akan berani bermain dengan kebijakan (*).
