KETIK, YOGYAKARTA – Aroma gurih gudeg di sudut-sudut jalanan Yogyakarta terancam dibumbui kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Sebagai kota yang bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta kini menyiapkan benteng di sisi hilir guna memastikan isi piring warga tetap aman dari terjangan inflasi.
Dalam forum High Level Meeting (HLM) TPID se-DIY yang digelar di Hotel Royal Ambarukmo, Jumat, 13 Februari 2026, skema besar mulai dibeberkan. Senjata utamanya adalah Program WAMIRA atau Warung Milik Rakyat.
Strategi di Sisi Hilir
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, mengakui posisi geografis kota yang bukan produsen pangan menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia optimis Program Wamira akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat rantai nilai ekonomi lokal.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, sedang memaparkan materi dalam forum tersebut. (Foto: Pemkot Yk for Ketik.com)
"Karena Kota Yogyakarta bukan daerah penghasil, maka pengendalian inflasi kami maksimalkan di sisi hilir. Wamira dirancang untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, terutama bagi kelompok rentan", ujar Dedi.
Melalui Wamira, distribusi bahan pokok tidak lagi melewati rantai tengkulak yang panjang. Program ini akan disandingkan dengan optimalisasi Kios Segoro Amarto dan Warung Mrantasi, yang berfungsi sebagai penyeimbang harga saat pasar mulai bergejolak.
Hantu Inflasi
Berdasarkan data tren dua tahun terakhir, Pemkot Yogyakarta telah mengunci beberapa komoditas langganan inflasi yang perlu diwaspadai. Komoditas tersebut antara lain aneka cabai yang terhimpit faktor cuaca dan melonjaknya permintaan, serta emas perhiasan yang menjadi tradisi investasi dan aksesori jelang Lebaran.
Selain itu, gula pasir sudah menunjukkan tren kenaikan sejak Januari 2026. Komoditas unik yang menjadi perhatian khusus adalah nangka muda, bahan baku utama gudeg yang konsumsinya melesat seiring kedatangan wisatawan dan pemudik.
Meski demikian, warga tidak perlu panik. Data neraca pangan per Februari 2026 menunjukkan kondisi surplus. Stok beras, misalnya, tercatat sebanyak tiga juta enam ratus ribu kilogram lebih, jauh di atas kebutuhan warga yang sebesar dua juta enam ratus ribu kilogram lebih.
Infrastructure of Trust
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan catatan tajam dalam pertemuan tersebut. Bagi Sultan, stabilitas harga bukan sekadar deretan angka di laporan Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan sebuah infrastructure of trust, infrastruktur kepercayaan publik terhadap negara.
Masyarakat mungkin tidak membaca laporan PDB, tetapi mereka merasakan harga beras, cabai, dan minyak goreng. Ketika harga stabil, publik membaca itu sebagai sinyal bahwa sistem bekerja, tegas Sri Sultan.
Sri Sultan HB X mengingatkan bahwa fluktuasi harga paling menyiksa kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, ia meminta intervensi pasar dilakukan dengan prinsip tiga tepat, yaitu tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran. Ia juga mendorong penggunaan cold storage untuk menjaga kesegaran pasokan di tengah cuaca ekstrem.
Menuju Pertumbuhan Ekonomi
Melalui penguatan strategi empat K yakni: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif—Pemkot Yogyakarta juga mempererat Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Pasokan beras dan cabai akan dipasok dari Sleman dan Bantul, sementara telur ayam akan didatangkan langsung dari Kabupaten Blitar.
Langkah kolaboratif ini diharapkan tidak hanya meredam inflasi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi. Kita mengonsolidasikan potensi dengan keterbatasan yang ada. Harapannya, di akhir 2026 minimal pertumbuhan ekonomi enam persen bisa kita capai, pungkas Sultan.
Dengan kesiapan stok dan program Wamira yang mulai bergerak ke pemukiman, warga Kota Yogyakarta kini punya alasan untuk sedikit lebih tenang menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H.(*)
