KETIK, SLEMAN – Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menegaskan bahwa derajat kesehatan masyarakat merupakan parameter kunci dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah.
Menurutnya, mustahil bagi sebuah daerah untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dan daya saing jika masalah kesehatan dasar belum teratasi secara fundamental.
Pernyataan tersebut disampaikan Danang saat membuka agenda Advokasi, Kolaborasi, Supervisi, Evaluasi Bersama Lintas Sektor yang Harmonis Dalam Pengelolaan Penyakit (AKSI SEHAT) di Hotel Griya Persada, Sleman, Kamis, 12 Februari 2026.
Sinergi Menepis Ego Sektoral
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ini bertujuan untuk meruntuhkan sekat-sekat birokrasi dalam penanganan penyakit, baik menular maupun tidak menular.
"Kesehatan menjadi fondasi utama. Tanpa masyarakat yang sehat, mustahil terwujud pembangunan yang produktif dan berdaya saing," kata Danang.
Ia menekankan bahwa kebijakan nasional dan daerah hanya akan menjadi macan kertas jika tidak diikuti oleh penyamaan persepsi di level pemangku kepentingan (stakeholders).
Senada dengan Danang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, menjelaskan bahwa AKSI SEHAT dirancang untuk menciptakan respons yang lebih cepat dan terukur di lapangan.
Wabup Sleman, Danang Maharsa (tengah), didampingi Sekda Sleman, Susmiarto (kanan), dan Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Cahya Purnama (kiri), saat menandatangani komitmen bersama dalam kegiatan AKSI SEHAT di Hotel Griya Persada, Kamis, 12 Februari 2026.(Foto: Prokompim Sleman for Ketik.com)
"Kami menyadari penanganan penyakit tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan semata. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan deteksi dini dan respon cepat terhadap penyakit dapat berjalan simultan dengan dukungan lintas sektor," kata Cahya Purnama.
Fokus pada Deteksi Dini dan PHBS
Dalam forum yang berlangsung selama dua hari tersebut, Danang menyoroti dua pilar utama: penguatan deteksi dini dan respons cepat. Ia mendorong agar layanan kesehatan tidak lagi bersifat pasif menunggu pasien, melainkan proaktif mendeteksi risiko di tengah masyarakat.
Lebih jauh, ia menginstruksikan para Panewu (Camat), Lurah, hingga tokoh masyarakat untuk memperkuat advokasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
"Kami ingin memastikan kebijakan bidang kesehatan ini tidak hanya berhenti di meja rapat, tapi meresap hingga ke masyarakat akar rumput sebagai gerakan bersama," tutur Danang.
Komitmen Berkelanjutan
Sebagai wujud konkret dari integrasi kebijakan ini, Danang memimpin langsung penandatanganan komitmen bersama dengan seluruh perwakilan lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat respons daerah terhadap ancaman penyakit yang dinamis.
Pemkab Sleman, lanjut Danang, berkomitmen untuk terus mengalokasikan sumber daya guna mendekatkan akses fasilitas kesehatan bagi warga.
"Ini adalah janji kolaborasi yang terpadu dan berkelanjutan demi kualitas hidup warga Sleman yang lebih baik," pungkasnya. (*)
