KETIK, SURABAYA – Perayaan Hari Anak Nasional setiap 23 Juli selalu dipenuhi semangat keceriaan. Namun, di tengah warna-warni panggung dan kampanye kota layak anak, ada kekhawatiran yang mencuat dari kalangan legislatif kesehatan jiwa anak yang semakin rentan, namun belum jadi prioritas.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr Michael Leksodimulyo menegaskan bahwa tantangan anak masa kini bukan hanya soal pendidikan dan gizi, tetapi juga tekanan mental yang kerap tak kasatmata.
"DPRD itu bukan hanya membuat regulasi tetapi juga memastikan kebijakan pro anak yang mana Surabaya ini dicetuskan sebagai Kota Layak Anak," jelasnya pada Ketik Selasa 22 Juli 2025.
Menurutnya, Momen Hari Anak Nasional merupakan momen refleksi diri untuk terus memenuhi hak-hak anak khususnya pada perkembangan generasi penerus.
Ancaman Tak Kasat Mata pada Anak
Perlindungan pada anak di dunia digital menurut Michael masih rendah sehingga media sosial dapat memengaruhi pola pikir anak.
"Anak-anak jarang nonton TV. Tetapi anak-anak lebih banyak memperoleh segala sesuatu dari gadget atau dari handphonenya. Sehingga itu merupakan sumber yang paling penting untuk pertumbuhan psikologi anak. Karena sekarang masyarakat mengalami masa sulit," jelas Politisi PSI ini.
Selain itu, himpitan ekonomi juga menjadi masalah baru bagi anak pasalnya, anak menjadi korban jika orangtuanya tidak peduli terhadap psikologi anak.
"Karena kalau suami-suami itu dapat masalah biasanya larinya ke istri atau ke anak. Dan inilah yang membuat anak-anak ini bukan ketakutan dengan dunianya. Tetapi ketakutan justru dari rumah," jelasnya.
Solusi yang Harus Dilakukan
Michael menyebut bahwa anak-anak hari ini lebih butuh didengar daripada sekadar dinasihati. Di tengah paparan dunia digital yang nyaris tanpa batas, mereka menyimpan banyak tekanan yang seringkali tak dimengerti orang dewasa.
"Kita harus belajar mendengar apa yang menjadi pesan anak, pertanyaan anak atau statement anak-anak kepada orang tua. Sebenarnya hanya sederhana," paparnya.
"Apapun celotehanya menurut kita kurang ajar atau tidak itu kita terima sebagai pengeluaran pendapat dari anak," imbuhnya.
Selain itu, Michael juga menyoroti mengenai pemerataan pendidikan yang berkualulitas pada anak. Menurutnya Pemkot Surabaya sudah melakukan semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan yang merata khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Kita sudah dapat yang namanya jalur untuk SMPB, untuk penerimaan sesuai dengan domisili. Loh bagus, nirunya dari negara-negara yang maju," jelasnya.
Namun, Michael menyebut mengenai jalur domisili ini bertujuan untuk mendorong anak agar hidup sehat misalnya karena akses yang dekat dengan sekolah menggunakan sepeda atau jalan kali.
Tetapi di lapangan ditemukan berbeda karena ada beberapa anak yang diantar orang tuanya menggunakan kendaraan, Ia menyimpulkan bahwa adanya jarak yang jauh.
"Itu manfaat dari domisili yang dekat, kecuali kalau urusan ordal. Sehingga mereka jauh-jauh berkilo-kilo bisa datang ke sekolah favorit menurut yang ada. Artinya mereka akan diantar naik mobil atau naik motor. Kemudian untuk penyediaan ruang publik ramah anak, ada di Surabaya ini," ungkapnya.
Michael menyebut pentingnya pendampingan yang ramah pada anak di dunia digital, tak hanya itu Ia juga mendorong Pemkot Surabaya untuk mensosialisasikan platform yang mudah diakses oleh anak.
"Kalau ada keluhan dari sekolah maka dia WA-nya kesini. Anak-anak lebih cenderung WA daripada mereka bersuara. Mereka menuliskan sesuatu dari SD sudah bisa. Nah ini yang harus diberikan ruang, wadah," pungkasnya. (*)
