KETIK, SURABAYA – Temuan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang merilis adanya 70 anak teridentifikasi terpapar ideologi kekerasan ekstrem, termasuk di Jawa Timur, membuat Pemerintah Provinsi setempat tidak bisa tinggal diam.
Sesuai data Polri, dari jumlah anak yang teridentifikasi, Jawa Timur menempati urutan ketiga, dengan 11 anak terpapar, setelah DKI Jakarta sebanyak 15 anak dan Jawa Barat 12 anak, kemudian Jawa Tengah 9 anak.
Mereka teridentifikasi terpapar ideologi kekerasan ekstrem melalui konten digital berkedok True Crime Community (TCC).
Komunitas daring tersebut diketahui menyebarkan paham ekstrem, seperti Neo-Nazi dan supremasi kulit putih, ideologi yang berakar pada sejarah panjang kekerasan rasial dan diskriminasi sistemik.
Menanggapinya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai pihaknya akan berkoordinasi secara masif dengan seluruh kepala SMA, dan SMK di seluruh Jawa untuk mencegah meluasnya temuan kasus paparan ideologi kekerasan di wilayahnya.
Temuan tersebut, kata dia, menjadi peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat sistem pencegahan sejak dini.
Langkah itu harus diperkuat melalui pendekatan edukatif, pengawasan yang ketat, serta kolaborasi lintas peran antara sekolah, keluarga dan pemerintah.
“Anak-anak kita hari ini hidup dalam ruang digital yang bergerak sangat cepat. Tanpa pendampingan, pengawasan, dan literasi yang tepat, mereka rentan terpapar konten berbahaya yang tidak selalu tampak secara kasat mata,” ucapnya di Surabaya, Sabtu, 10 Januari 2026.
Pihaknya telah menyiapkan langkah strategis antisipatif. Diantaranya, Penguatan Literasi Digital Reflektif di Sekolah.
Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong SMA, SMK, dan SLB tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis digital, tetapi juga literasi digital reflektif, yaitu kemampuan berpikir kritis sebelum merespons konten, memahami konteks dan dampak informasi,menunda reaksi emosional terhadap konten provokatif,serta membangun kesadaran bahwa tidak semua konten layak dipercaya, disebarkan, atau ditiru.
"Literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan karakter dan penguatan Profil Pelajar Pancasila, bukan sekadar pelajaran tambahan," tegasnya.
Selanjutnya penguatan peran guru BK dan wali kelas sekolah yang tidak kalah penting untuk mengoptimalkan dalam langkah antisipatif ini, termasuk menjadi garda terdepan deteksi dini.
Adapun pengawasan tersebut dilakukan melalui pemantauan perilaku siswa di lingkungan sekolah, dialog terbuka dan aman terkait aktivitas digital siswa, pendampingan psikososial bagi siswa yang menunjukkan perubahan perilaku.
“Upaya lainnya yakni melakukan pengawasan ketat dan berjenjang di lingkungan sekolah,” tutur mantan Kepala BPSDM Jatim itu.
Pejabat kelahiran Makassar itu juga menyebutkan kolaborasi aktif dengan orang tua juga merupakan peranan penting. “Sekolah dan orang tua harus berjalan seiring. Pendidikan digital tidak bisa berhasil tanpa komunikasi yang kuat antara guru dan keluarga,” ucapnya.
Terakhir adalah membangun sinergi dengan pemerintah dan aparat terkait, yakni memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, aparat keamanan, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan pencegahan dilakukan sejak hulu, bukan hanya penindakan di hilir.
Pejabat lulusan IPDN ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis sebagai benteng utama pencegahan ideologi kekerasan.
Pihaknya komitmennya terus menghadirkan pendidikan aman, inklusif dan bermakna demi terwujudnya "Jatim Cerdas", yaitu pendidikan berdampak, mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. (*)
