Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jombang Serahkan Tiga Poin Tuntutan ke Bupati Warsubi

12 September 2025 18:52 12 Sep 2025 18:52

Thumbnail Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jombang Serahkan Tiga Poin Tuntutan ke Bupati Warsubi
Bupati Jombang Warsubi menandatangani tiga poin tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Jombang di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, 12 September 2025. (Foto: Dok. Aliansi Cipayung Jombang)

KETIK, JOMBANG – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jombang yang terdiri dari organisasi GMNI, PMII, HMI, dan IMM melakukan audiensi dengan Bupati Jombang Warsubi dan jajaran. Mereka diterima di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat 12 September 2025.

Audiensi ini sebagai bentuk komitmen organisasi kemahasiswaan Jombang dalam mengawal arah pembangunan daerah dan menekan pentingnya keterlibatan aktif generasi muda dalam proses pembangunan, terutama di tengah dinamika sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat Jombang saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC GMNI Jombang Daffa Raihan meminta langkah Bupati Jombang memberikan keringanan kepada masyarakat yang mengalami keberatan dalam membayar PBB bukan hanya seremonial belaka. Dia menekankan kebijakan ini harus dikawal bersama-sama.

“Kami menekankan agar sikap Bupati ini benar-benar dikawal secara serius oleh pihak terkait, khususnya Bapenda, agar pelaksanaannya tidak disalahgunakan. Jangan sampai muncul praktik jasa pungut atau pungutan liar yang justru membebani Masyarakat,” ucap Daffa.

Foto Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jombang beraudiensi dengan Bupati Warsubi dan jajaran Forkopimda di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat 12 September 2025. (Foto: Dok. Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jombang)Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jombang beraudiensi dengan Bupati Warsubi dan jajaran Forkopimda di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat 12 September 2025. (Foto: Dok. Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jombang)

Di lain sisi, Abdul Maliki Ketua IMM Jombang mempertanyakan terkait program sekolah rakyat. Dia meminta komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendukung inisiatif pendidikan alternatif. Dia bahkan berharap Jombang menjadi yang pertama melakukannya.

Di lain sisi, Farhan Ketua HMI Jombang menekankan terkait jumlah tenaga honorer di lingkup Pemkab Jombang yang masih tinggi.

Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Jombang Asrorudin memberikan kritik sekaligus rekomendasi terkait Asta Cita dan beberapa Program Prioritas Bupati. Asror menyentil terkait realisasi dan mekanisme program Bupati Warsubi yakni 1 Dusun 1 Wirausaha yang belum tampak kepastiannya.

Asror juga memberikan satu bandel kajian internal dari PC PMII Jombang yang diberi judul “Paradoks Asta Cita: Rencana Strategis Dan Realitas Pembangunan Kab. Jombang. Kajian tersebut diterima langsung oleh Bupati.

“Kami menganggap Jombang masih banyak PR-nya, sehingga beberapa Program yang diinisiasi Bupati mesti kita kawal bersama, sebagai bentuk komitmen keterlibatan dalam ruang controling. Tentu kita akan lihat seberapa jauh langkah yang akan diambil bupati dalam merealisasikan agenda dan program yang sudah dicanangkan,” tegas Asrorudin.

Dalam kesempatan itu, Aliansi Cipayung Plus Jombang juga menyerahkan tiga poin tuntutan dan langsung ditandatangai oleh bupati Warsubi. Tiga poin tersebut adalah:  

1.Mendesak Bupati Kab. Jombang agar mengevaluasi terkait kenaikan PBB/P2

2.Meminta komitmen Bupati Kab. Jombang untuk mengevaluasi terkait kenaikan tunjangan.

3.Menuntut keterbukaan informasi publik terkhusus kepada seluruh kepala OPD

Hadir dalam audiensi tersebut menemani Bupati Warsubi adalah Sekretaris Daerah Agus Purnomo, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekkab Jombang Purwanto, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, dan Dandim 0814 Jombang Letkol Dicky Prasojo. (*)

Tombol Google News

Tags:

Cipayung Plus Jombang PMII GMNI IMM hmi Bupati Warsubi pemkab Jombang PMII Jombang GMNI Jombang IMM jombang