KETIK, BITUNG – Suasana halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung, Selasa 23 September 2025 berubah menjadi panggung aspirasi publik.
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Bitung Bergerak, menuntut keadilan atas dugaan korupsi perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kota Bitung, tahun anggaran 2022–2023.
Aksi ini menyoroti lambannya proses hukum terhadap sejumlah anggota dewan yang masih aktif menjabat meski diduga terlibat dalam kasus yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp3.3 miliar.
Tiga tuntutan utama disuarakan massa antara lain, pelimpahan berkas lima tersangka ke Kejaksaan Agung, penangkapan segera terhadap para tersangka, serta pencopotan oknum internal kejaksaan yang diduga menghambat proses hukum.
Dalam orasinya, massa menyebut dugaan praktik korupsi yang terjadi meliputi, mark-up anggaran, perjalanan fiktif, penggelembungan biaya hotel, hingga manipulasi data transportasi. Mereka mendesak aparat hukum tidak tebang pilih.
“Gerakan ini murni dari rakyat. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegas koordinator aksi.
Dalam kesempatan itu, momen penting terjadi ketika Kepala Kejari Bitung, Krisna Pramono, SH, keluar menemui massa didampingi Kasi Pidsus Zulhia Manise dan Kasi Intelijen Justisi Wagiu.
Krisna bukan hanya memberi pernyataan terbuka, tetapi juga menandatangani dokumen tuntutan.
“Kami berkomitmen bekerja profesional. Semua laporan akan kami tindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ujar Krisna di hadapan peserta aksi.
Aksi damai ini mendapat pengamanan langsung Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai bersama Dandim 1310 Bitung, Letkol CZI Hanif Tupen. “Kami hadir untuk memastikan aspirasi tersampaikan dengan tertib dan aman,” ucap Kapolres.(*)
