KETIK, MALANG – Bakorwil III Malang mendorong pengelolaan lingkungan yang terintegrasi di setiap daerah melalui penerapan Payment for Ecosystem Services (PES). Di dalamnya terdapat usulan pemberian insentif bagi daerah hulu, khususnya penjaga dan pengelola lingkungan.
Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar menjelaskan upaya pelestarian lingkungan butuh pendekatan holistik dan kolaboratif. Hal tersebut disebabkan sektor ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan.
"PES atau konsep pembayaran jasa lingkungan hadir sebagai mekanisme menghargai dan memberikan insentif inovatif kepada pihak yang telah menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber daya alam," ujarnya, Selasa 4 November 2025.
Menurutnya skema PES mendorong keadilan ekologis seban masyarakat di hulu sebagai penjaga hutan dan sumber air mendapar penghargaan dari pihak hilir, penerima manfaat. Dengan demikian hubungan timbal balik dapat terjalin antara pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan PES yang salah satunya mengusung pemberian insentif bagi daerah Hulu. (Foto: Lutfia/Ketik.com)
"Kita berharap melalui forum ini akan terbentuk komitmen, terwujudnya kesamaan persepsi, dan dorongan terhadap mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan bagi kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal," katanya.
Sementara itu Prof Asihing Kustanti, Dosen dari Fakultas Pertanian (FP) Universitas Brawijaya (UB) menekankan kondisi lingkungan yang bagus di daerah hulu dapat memberi kontribusi berkelanjutan terhadap daerah hilir.
"Kalau hulu rusak, hilir akan terdampak. Jadi hulu dipertahankan supaya keberlanjutan ekosistem dan lingkungan bagus. Ada ekosistem saling berkontribusi supaya hilir gak terdampak akibat aktivitas eksploitasi berlebihan di daerah hulu," tegasnya.
Menurutnya saat ini pengelolaan lingkungan masih terkotak-kotak dan terbatas pada masing-masing daerah. Padahal, dalam mengelola lingkungan harus terintegrasi dan tak terbatas pada lingkup administrasi semata.
"Sudah terdapat support di wilayah kabupaten/kota di Bakorwil Malang. Di mana itu dikemas jadi kegiatan yang memenuhi pembayaran PES untuk jasa lingkungan daerah hulu-hilir. Tinggal memetakannya, diperlukan insentif sehingga terjadi sustainability development dan memenuhi pencapaian sosial, ekosistem, lingkungan berkelanjutan," jelasnya.
Dalam mekanisme pemberian insentif, diperlukan badan ataupun lembaga tersendiri yang berperan sebagai koordinator. Menurut Prof Asihing, Bakorwil III Malang dapat mengambil peran agar PES dapat berjalan optimal.
"Efektivitas akan sangat bagus karena Bakorwil Malang punya bonus demografi dan geografi. Sekarang masih belum optimal, (pengelolaan lingkungan) masih berdasarkan spot-spot (daerah). Bahkan ada yang gak mengetahui sama sekali ada PES," tandasnya. (*)
