KETIK, MALANG – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Malang) bekerja sama dengan Pusbangkom MKMB BMBPSDM Kementerian Agama RI menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama dengan menghadirkan Prof. Dr. A. Zaenul Hamdi, Senin, 17 November 2025.
Mengangkat tema “Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia”, Prof. Zaenul mengajak 30 peserta ToT untuk kembali menelaah dinamika kebangsaan yang kerap luput dari perhatian publik.
Ia menegaskan bahwa Indonesia berada dalam pusaran keberagaman yang sangat kompleks, sehingga moderasi beragama tidak bisa dianggap sekadar teori, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjaga harmoni sosial.
Prof. Zaenul kemudian mengajak peserta menelusuri kembali masa-masa pasca reformasi 1998–2000, periode ketika Indonesia diguncang kejadian-kejadian ekstrem, terutama rangkaian aksi teror yang berpuncak pada tragedi Bom Bali.
Ia juga mengingatkan kembali tragedi bom Surabaya 2018, yang menewaskan anak-anak dan mengguncang nurani bangsa.
“Selama delapan belas tahun Indonesia tidak memiliki hukum yang kuat sebagai rujukan,” ujar pria akrab disapa Prof. Inung ini menyinggung kekosongan kerangka hukum dalam menangani ekstremisme beragama setelah reformasi.
Menurutnya, penataan serius gagasan moderasi beragama baru mulai mendapat pijakan kuat sejak kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2018. Sejak itu, moderasi beragama menjadi kerangka strategis dalam menjaga keseimbangan kehidupan beragama di masyarakat majemuk.
Untuk memperkuat pernyataannya, Prof. Inung memaparkan data kependudukan terbaru dari Ditjen Dukcapil Kemendagri tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dihuni 282.477.584 jiwa, dengan 87,08 persen atau 245.973.915 jiwa beragama Islam (mayoritasnya berada di Pulau Jawa).
“Data ini sangat penting. Dengan populasi 87 persen beragama Islam, isu mayoritas dan minoritas pasti menjadi landasan sensitif dalam dinamika konflik keagamaan,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya literasi data bagi para peserta ToT. Menurutnya, memahami moderasi beragama tidak cukup hanya dengan menghafal definisi yang sederhana, tetapi memerlukan kesadaran mendalam untuk menghapus “standar ganda” dalam bersikap, termasuk kecenderungan mayoritarianisme.
“Sering kali kita sendiri yang tanpa sadar terjebak pada perilaku mayoritarianisme,” kritiknya.
Melalui pemaparannya, Prof. Inung mengajak peserta menyadari bahwa moderasi beragama bukan semata konsep akademik, tetapi gerakan kesadaran diri untuk berlaku adil, meredam ego kelompok, dan menjunjung nilai kemanusiaan di tengah keragaman Indonesia.
Kegiatan ToT Moderasi Beragama ini diharapkan mampu melahirkan para pelatih yang tidak hanya memahami konsep moderasi beragama, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilainya secara nyata di tengah masyarakat. (*)
