KETIK, MOJOKERTO – Sehari pasca diresmikan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur langsung bergerak cepat mempersiapkan Koperasi Merah Putih (KMP) di Jawa Timur.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan Koperasi Merah Putih di Desa Gempolkrep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto pada Selasa 22 Juli 2025.
Kunjungan ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Jawa Timur dalam mendukung akselerasi pendirian dan operasional KDMP yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemerataan akses pangan dan kebutuhan pokok.
Selain itu, KDMP ini membutuhkan pendampingan dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan administrasi.
Khofifah menyampaikan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah KDMP terbanyak secara nasional. Dari total 103 koperasi yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia, 23 di antaranya berada di Jawa Timur.
"Di Jawa Timur semua desa dan kelurahan sudah memiliki Koperasi Merah Putih," ujar Khofifah dalam keterangannya di sela kunjungan.
Ia menambahkan, selain unggul dalam jumlah, KDMP di Jawa Timur juga menjadi yang tercepat dalam proses legalisasi di antara semua provinsi di Indonesia.
"Insyaallah, Jatim terdepan jumlahnya paling banyak dan paling cepat berbadan hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih dibangun dengan sistem konektivitas terpadu.
Tidak hanya melibatkan Bulog untuk distribusi sembako seperti beras, minyak goreng, dan gula, KDMP juga terintegrasi dengan Pertamina dalam penyediaan LPG dan Pertashop, serta dengan Pupuk Indonesia dan Pos Indonesia untuk distribusi pupuk dan layanan logistik.
"Saya melihat koperasi di sini sudah lengkap, ada kliniknya, ada penjualan LPG dan pupuk. Ini menunjukkan pelayanan yang menyeluruh kepada masyarakat," imbuhnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya KDMP dalam memutus rantai pasok yang panjang dan mahal. Dengan adanya koperasi di tingkat desa dan kelurahan, distribusi logistik dapat menjadi lebih efisien dan harga barang kebutuhan pokok dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.
"Kalau ide besarnya untuk memutus mata rantai pasok, maka logistik itu paling signifikan untuk mewujudkannya," terang Khofifah.
Saat berdialog dengan kepala desa dan pengurus koperasi, Khofifah menekankan adanya pengelolaan administrasi yang bagus. Pasalnya di KDMP Gempol Krep ini pengelolaan administrasi masih dilakukan secara manual.
“Harapanya ada pendampingan dari pemda untuk pengelolaan administrasi dengan aplikasi di laptop atau apa sehingga diketahui stok barang, keluar masuk barang bisa diketahui dengan mudah” pungkasnya.(*)
