KETIK, SURABAYA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis bahwa terjadi peningkatan dampak kekeringan di sejumlah wilayah di Jawa Timur pada tahun 2026 dibanding tahun 2025.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center Surabaya pada Selasa, 7 April 2026.
“Durasi kemarau pada tahun ini juga diprediksi cukup panjang, yakni mencapai 220 hari hingga 240 hari di sejumlah zona musim,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Dampak kekeringan juga berimplikasi langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Produktivitas lahan, terutama pada sawah tadah hujan, sangat rentan terhadap kondisi kemarau panjang.
"Pengelolaan air dan strategi mitigasi kekeringan menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan di Jawa Timur," tegasnya.
Gubernur Khofifah menambahkan bahwa dampak kemarau ini akan berpengaruh secara langsung pada sektor pertanian, khususnya lahan sawah, yang mana pada awal kemarau sekitar 56,2 persen lahan terdampak, dan meningkat menjadi 76,7 persen atau sekitar 921 ribu hektare pada puncaknya.
Menurut dia, kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan baku sawah di Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare, yang terdiri dari sekitar 59,6 persen sawah irigasi dan 40,4 persen sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Sedangkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menargetkan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026, dengan beberapa daerah seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi hingga Jember menjadi wilayah dengan target tinggi.
"Penguatan manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis bulan Mei dan Agustus," terangnya.
Strategi mitigasi kekeringan lebih difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk dan embung, penyusunan peta desa rawan kekeringan, distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor strategis, dan fasilitasi pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.
Sementara itu, berkaitan dengan penanganan karhutla dan kekeringan tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan strategi terpadu. Strategi ini akan dilakukan secara kolaboratif lintas sektor dan sinergi instansi kunci, antara lain BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, DLH serta perangkat daerah lainnya.
Strategi penanganan karhutla tersebut antara lain pencegahan dini melalui sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), respon cepat melalui operasi darat dan udara, pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi lahan dan penegakan hukum yang tegas. (*)
