Studi Tiru DMI NTB! Ini Lima Program Unggulan Kemandirian Masjid Al Akbar Surabaya

KETIK, SURABAYA – Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola (BPP) Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) H Helmy M Noor menegaskan bahwa 80 persen pendanaan Masjid Al-Akbar bersifat mandiri.

Ini disampaikannya saat menerima kunjungan studi tiru Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad.

Helmy menjelaskan Masjid Al-Akbar kerap dipersepsikan sebagai masjid pemerintah, padahal statusnya adalah masjid nasional milik umat atau masyarakat, bukan milik kelompok tertentu. “Masjid pemerintah itu masjid raya, sedangkan Masjid Al-Akbar adalah masjid nasional,” ujarnya.

Kunjungan PW DMI NTB dipimpin Ketua Umum H Muzihir dan diikuti sekitar 30 pengurus. Rombongan diterima Ketua BPP MAS DR KHM Sudjak MAg beserta jajaran pengurus.

Menjawab pertanyaan terkait pengelolaan masjid besar, Helmy memaparkan tiga sumber pendanaan MAS, yakni hibah Pemprov Jatim, kemitraan/sponsor kegiatan dan kemandirian. “Kemandirian mencapai 80 persen, sementara hibah biasanya untuk perawatan sarana fisik,” katanya.

Kemandirian tersebut ditopang lima program utama, antara lain pemanfaatan ruang akad nikah dan gedung resepsi, pengelolaan parkir, mini soccer, serta infaq Jumat. Selain itu, MAS terus berinovasi dalam program dakwah yang ramah untuk semua kalangan, mulai anak-anak, Generasi Z, lansia hingga difabel.

Program inovatif tersebut mencakup pendidikan internal dari TK hingga perguruan tinggi, Taman Peradaban, kegiatan lansia, wisata religi lintas agama, hingga Majelis Subuh Gen Z yang digagas langsung oleh anak muda.

“Dakwah harus ramah, merangkul, dan tidak menghakimi. Masjid harus menjadi ruang bersama yang nyaman bagi semua,” tegas Helmy.

Selain ke Masjid Al-Akbar, PW DMI NTB juga mengunjungi PW DMI Jatim, Masjid Cheng Ho, dan Masjid Al-Falah. Dalam kunjungan tersebut, DMI NTB mengapresiasi program Uang Kehormatan Imam Masjid (UKIM) Pemprov Jatim yang telah menjangkau puluhan ribu imam masjid sejak 2019. (*)