KETIK, JOMBANG – Sengkarut program pendidikan di Kabupaten Jombang terus menjadi sorotan. Mulai dari proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMBB) hingga pelaksanaan program bantuan seragam sekolah gratis yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dinilai banyak menyisakan persoalan di lapangan.
Salah satu yang menuai keluhan keras datang dari para penjahit lokal. Mereka yang menjadi mitra dalam penyediaan seragam sekolah gratis justru merasa dirugikan oleh sistem yang berjalan. Ongkos jahit yang diterima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam e-katalog, setelah dipotong pajak dan biaya lain-lain.
Selain itu proses penentuan penjahit di sistem e-catalog juga diduga ada campur tangan oknum di Disdikbud Kabupaten Jombang.
Informasi yang diterima media ini menyebutkan jika penjahit seragam sekolah gratis, salah satunya koordinator penjahit di wilayah Kecamatan Tembelang diduga sudah terlebih dahulu ditentukan oleh oknum orang Disdikbud Kabupaten Jombang, sebelum mengajukan penawaran di e-katalog.
"Informasinya pemenang jahit seragam atau koordinator penjahit di wilayah Kecamatan Tembelang yang orang dari Pulogedang itu infonya tunjukan langsung dari oknum orang Disdikbud," kata salah seorang pengajar di wilayah Tembelang, Kamis 10 Juli 2025.
Menanggapi sengkarut program pendidikan di Kota Santri, Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah, atau akrab disapa Gus Sentot mendesak agar birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera dibenahi, termasuk membersihkan oknum-oknum yang diduga bermain di balik layar pengadaan.
“Saya minta tolong birokrasinya diluruskan untuk hal ini, dan oknum ini harus bersih dari Dinas Pendidikan. Siapapun yang jadi kepala dinas, Plh pun kalau mau dibersihkan, bersihkan semuanya,” tegas Ketua DPC Demokrat Jombang, Kamis 10 Juli 2025.
Lebih jauh, Gus Sentot juga mendorong pihak eksekutif dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Jombang untuk melakukan reformasi menyeluruh di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah, terutama di sektor-sektor pelayanan publik.
“Saya mendorong Abah Bupati dan Gus Wabup untuk bersih-bersih birokrasi, terutama di Dinas Pendidikan dan dinas lain. Ini penting untuk menunjang kinerja mereka di pemerintahan,” pungkasnya.
Desak Evaluasi Kepala Dinas
Dorongan evaluasi dan bersih-bersih birokrasi baik di Disdikbud Jombang tidak hanya datang dari kalangan legislatif, sorotan tajam juga datang dari kalangan masyarakat sipil.
Direktur LSM LInK Jombang, Aan Anshori, menilai bahwa jika kekacauan dalam program pendidikan ini terbukti akibat lemahnya manajemen di internal dinas, maka Bupati Jombang harus mengambil langkah tegas.
“Jika terbukti sengkarut ini disebabkan tidak optimalnya kerja kepala dinas, maka Bupati tidak perlu ragu lagi untuk menggantinya dengan figur yang lebih baik,” ujar Aan Anshori.
Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi di sektor pendidikan sangat mendesak, mengingat dampaknya menyangkut ribuan siswa dan keberlangsungan kualitas layanan publik.
Keluhan Penjahit dan Minimnya Transparansi
Seperti diberitakan sebelumnya, program bantuan seragam sekolah gratis yang ditujukan untuk siswa SD/MI dan SMP/MTs semestinya meringankan beban ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, para penjahit yang ditugasi menjahit seragam itu justru menanggung beban baru.
Dalam e-katalog, ongkos jahit seragam SD/MI ditetapkan Rp 100 ribu, sedangkan SMP/MTs, angka di katalog adalah Rp112 ribu, belum termasuk potongan pajak.
Namun, kenyataan di lapangan penjahit yang digandeng koordinator wilayah menerima ongkos jahit sekitar Rp 80 ribuan bahkan lebih rendah per stelnya.
Padahal rata-rata ongkos jahit untuk seragam sekolah per stel umunya di penjahit lokal berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 110 ribu.
Ketimpangan inilah yang dinilai menurunkan semangat penjahit lokal dan membuka ruang praktik curang oleh oknum. Para pelaku usaha kecil berharap adanya evaluasi menyeluruh, transparansi, dan keadilan dalam sistem pengadaan, agar program pendidikan benar-benar memberi manfaat bagi seluruh pihak.
Beberapa waktu lalu, perbedaan data pagu harga ongkos jahit yang beredar di lapangan terungkap saat Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid melakukan sidak ke beberapa penjahit atau konveksi.
Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Rhendra Kusuma, menyatakan bahwa pihaknya telah menetapkan pagu ongkos jahit berikut kelengkapan seragam dalam dokumen pengadaan resmi. Menurut Rhendra, pagu awal ongkos jahit untuk seragam SD dipatok Rp100 ribu per setel, sedangkan SMP Rp115 ribu. Angka tersebut sudah termasuk pajak, emblem logo sekolah, dasi, kancing, dan resleting.
“Seragamnya hanya putih merah, putih hijau, dan putih, satu anak satu saja. Ongkos jahit pagu saya Rp100 ribu untuk SD dan Rp115 ribu SMP termasuk pajak,” kata Rhendra saat dikonfirmasi, Selasa 1 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa nilai pagu tersebut bukan harga mutlak. Dalam sistem e-katalog, harga akhir masih melalui proses penawaran.
“Jadi itu pagu saja. Di dalam e-katalog ada tawar-menawar. Yang ada di kami itu pagu awal,” ujarnya.
Namun, pernyataan Rhendra berbeda dengan keterangan Wakil Bupati Jombang, KH Salmanudin Yazid, yang akrab disapa Gus Wabup. Saat meninjau proses pengukuran seragam di Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Gus Wabup menyebut harga ongkos jahit di lapangan sudah berada di kisaran lebih rendah dibanding pagu awal.
“Untuk SMP Rp105 ribu dan SD Rp95 ribu, itu sudah potong pajak,” ujar Gus Wabup, Senin 7 Juli 2025. (*)
