KETIK, LUMAJANG – Pasca Erupsi Semeru 19 November kemarin, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj. Oktafiyani, S.H., M.H., terus berkegitan bersama Bupati Lumajang dalam penanganan pasca bencana.
Salah satunya ikut mendampingi Bupati Lumajang dalam kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Bersama Bupati Lumajang, Ketua DPRD Lumajang Hj. Oktafiyani mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam peninjauan infrastruktur vital pasca-erupsi Gunung Semeru di kawasan Gladak Perak, Kecamatan Candipuro. Kunjungan tersebut menekankan pentingnya mitigasi menyeluruh terhadap fasilitas publik strategis demi menjamin keselamatan warga dan kelancaran mobilitas.
"Salah satu fokus utama peninjauan adalah Jembatan Gladak Perak, yang menjadi jalur vital transportasi masyarakat sekaligus distribusi logistik ke wilayah terdampak," kata Ketua DPRD Lumajang Hj. Oktafiyani.
Usai acara tersebut, Hj. Oktafiyani mengatakan, pemeriksaan intensif dilakukan guna mendeteksi potensi kerusakan sekecil apa pun agar dapat segera diperbaiki dan tidak menimbulkan risiko lanjutan seperti kemacetan, kecelakaan, maupun hambatan distribusi bantuan.
Sementara itu Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penguatan infrastruktur vital merupakan bagian dari strategi kesiapsiagaan bencana yang lebih luas.
"Kerusakan sekecil apa pun bisa berdampak serius pada mobilitas warga dan distribusi bantuan. Penanganan cepat dan terukur sangat penting untuk menjaga keselamatan masyarakat," kata Gubernur Jatim.
Sementara itu, Bunda Indah menyampaikan bahwa Pemkab Lumajang terus melakukan pemantauan rutin terhadap seluruh infrastruktur kritis di wilayah terdampak erupsi.
"Kami bekerja sama dengan Balai Besar dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan seluruh fasilitas vital, termasuk jembatan dan jalan utama, aman digunakan dan siap mendukung operasi tanggap darurat," jelasnya.
Pemantauan tidak hanya difokuskan pada jembatan, tetapi juga jalan utama, fasilitas publik, dan jalur evakuasi. Setiap temuan kerusakan langsung ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan hambatan tambahan bagi warga maupun distribusi bantuan logistik.
Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini menjadi bukti komitmen kuat dalam menjaga keselamatan masyarakat, menjaga konektivitas wilayah, serta mempercepat respons penanganan bencana. (*)
