KETIK, BLITAR – Rencana operasi pengawasan orang asing yang digelar Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Blitar di PT Greenfields Indonesia Dairy Farm 2, Wlingi, Kamis, 30 Oktober 2025, mendadak jadi sorotan. Kegiatan yang awalnya disebut sebagai agenda penegakan hukum justru dinilai publik lebih mirip tour industri ketimbang inspeksi keimigrasian.
Puluhan personel gabungan dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, TNI, Polri, hingga Forkopimcam Wlingi tiba di lokasi sekitar pukul 10.45 WIB. Operasi yang dipimpin Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Fajar Muhammad, ini awalnya dikabarkan bakal menelusuri keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan penghasil susu sapi terbesar di Blitar tersebut.
Namun, menurut sejumlah sumber di lapangan, arah kegiatan berubah begitu rombongan tiba dan diterima oleh pihak HRD PT Greenfields. Alih-alih langsung memeriksa dokumen serta izin kerja para WNA, tim justru lebih banyak mendengarkan paparan singkat mengenai proses produksi di perusahaan tersebut.
“Setelah itu, mereka malah lanjut ke area pemerahan susu. Nggak ada pemeriksaan apa-apa,” ujar seorang pegawai setempat yang meminta identitasnya disamarkan, Kamis, 30 Oktober 2025.
Camat Wlingi, Besta Alfinsia Rachmawan, yang turut mendampingi rombongan membenarkan adanya kegiatan tersebut.
“Memang ada sidak oleh tim imigrasi Blitar di PT Greenfields, tetapi tidak ada WNA yang ditemukan. Setelah itu mereka hanya melihat proses pemerahan susu,” kata Besta saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Pernyataan tersebut justru memunculkan lebih banyak tanda tanya. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, mengapa kegiatan sidak tetap berlanjut hingga ke area produksi yang jelas tidak berkaitan dengan urusan keimigrasian?
Kantor Imigrasi Blitar sendiri sempat enggan memberikan keterangan ketika kabar kegiatan ini mulai mencuat. Salah satu pejabatnya, Rini, bahkan sempat menghindar saat dikonfirmasi oleh wartawan.
“Tidak ada kegiatan di Greenfields,” katanya singkat.
Namun, beberapa jam kemudian, setelah sejumlah foto kegiatan beredar di grup internal pegawai pemerintahan, Rini akhirnya membenarkan bahwa operasi memang berlangsung di wilayah Wlingi.
“Ya, itu memang kegiatan TIMPORA. Tapi semua sudah sesuai prosedur,” ujarnya kemudian tanpa menjelaskan detail hasil pengawasan yang dilakukan.
Sikap berbelit itu justru memperkuat kesan bahwa transparansi kegiatan pengawasan WNA di Blitar masih jauh dari ideal.
Masyarakat di sekitar kawasan Ngadirenggo pun turut bersuara. Mereka mempertanyakan manfaat nyata dari operasi yang dilakukan.
“Kalau sidak malah berakhir lihat sapi perah, apa sebenarnya yang diawasi? Fungsi pengawasan Imigrasi itu untuk apa kalau cuma jadi tontonan?,” tutur seorang warga setempat yang enggan disebut namanya.
Kritik publik semakin tajam lantaran kegiatan tersebut melibatkan banyak pihak—mulai dari aparat keamanan hingga pejabat daerah—namun tak satu pun hasil temuan pelanggaran diumumkan ke publik.
Padahal, TIMPORA sejatinya dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah. Jika kegiatan di lapangan justru bergeser menjadi sekadar acara seremonial, wajar bila efektivitas lembaga ini mulai dipertanyakan.
Seorang pengamat kebijakan publik asal Malang, Eko Prasetyo, menilai kegiatan semacam ini menunjukkan lemahnya orientasi penegakan hukum.
“Sidak tanpa hasil bukan masalah, tapi jika arah kegiatan melenceng dari fungsi pengawasan, itu jadi tanda bahaya. Ada potensi pemborosan anggaran dan hilangnya kredibilitas lembaga,” ujarnya saat dihubungi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Greenfields Indonesia Dairy Farm 2 belum memberikan tanggapan resmi. Seorang perwakilan HRD perusahaan hanya menyampaikan secara singkat bahwa pihaknya “menyambut baik kunjungan TIMPORA” tanpa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan.
Operasi pengawasan WNA yang seharusnya menjadi bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan negara, di Blitar justru meninggalkan kesan seperti “wisata industri.” Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan profesionalitas aparat, kejadian ini menjadi pengingat bahwa menjalankan tugas negara bukan hanya soal hadir di lapangan, tetapi juga tentang memastikan setiap langkah memiliki makna dan tujuan yang jelas.
