KETIK, MALANG – Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) merampungkan agenda Pengabdian Masyarakat Tematik (PMT) Periode IV. Kegiatan yang dilakukan di Desa Banturejo, Malang itu bertujuan memutakhirkan data penduduk pasa 4 Februari 2026.
Penataan dan pemutakhiran data dilakukan demi mendukung penguatan sistem administrasi desa. Untuk itu koordinasi intensif dengan perangkat desa dan warga setempat terus dilakukan.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Agustinus Ghunu, menjelaskan bahwa mahasiswa diterjunkan untuk melakukan beberapa kegiatan. Mulai dari pendataan ulang identitas warga, peninjauan kondisi riil kependudukan, hingga pembaruan informasi administrasi lainnya untuk memastikan data yang tersimpan tetap relevan dengan situasi di lapangan.
"Program ini adalah wujud nyata pengabdian mahasiswa dalam memastikan administrasi desa berjalan akurat," ujarnya.
Menurutnya, validitas data sangat krusial sebab menjadi pijakan utama bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Keadilan sosial bagi masyarakat Banturejo pun ikut terjamin.
“Data yang valid diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan serta pengambilan kebijakan desa yang lebih tepat sasaran dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya di Desa Banturejo,” lanjutnya.
Ketua Kelompok 14, Hendrianus Ido, menjelaskan bahwa terjun langsung ke masyarakat menjadi kesempatan emas. Mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang selama ini dipelajari di bangku kuliah.
"Melalui kegiatan ini, kami dapat memahami secara langsung proses administrasi pemerintahan desa serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data kependudukan selama mengikuti program PMT di Desa Banturejo," katanya.
Bahkan mahasiswa dapat mendalami langsung berjalannua birokrasi pemerintahan desa. Termasuk memetakan tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.
Tak heran jika perangkat desa Banturejo menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kontribusi mahasiswa dalam membantu mewujudkan tertib administrasi desa. (*)
