Rupiah Melemah, Pakar Politik UB Kritisi Kebijakan Kontraproduktif Pemerintahan Prabowo

KETIK, MALANG – Pakar Politik dari Universitas Brawijaya (UB), Dr. Abdul Azir mengkritisi kebijakan kontraproduktif yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, kabinet gemuk, Danantara, akhirnya membawa dampak pada ketidakpercayaan pasar serta melemahnya nilai rupiah.

Menurutnya, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menjadi salah satu respons negatif pasar terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan anjloknya nilai tukar rupiah hingga Rp 17.000 menunjukkan tingkat keparahan yang melebihi era orde baru.

"Ini menunjukkan bahwa pasar tidak yakin dan tidak percaya dengan pemerintahan Prabowo. Nilai tukar rupiah terus melemah dan terjun bebas lebih-lebih setelah setelah pemerintah meresmikan super holding Danantara," ujarnya, Selasa 15 April 2025.

Ia menjelaskan bahwa Danantara menjadi lembaga yang bertugas mengelola aset BUMN berupa uang. Melalui uang-uang tersebut lah proyek dan investasi pemerintah mendapatkan pembiayaan yang justru dinilai kontroversial.

Termasuk krisis ekonomi maupun krisis keuangan yang telah menantikan Indonesa beberapa waktu mendatang. Anggaran yang dimiliki negara cenderung sangat minim hingga minus namun masih ada kewajiban membayar bunga hutang mencapai Rp700-800 triliun.

"Pasar pun membaca hal ini sebagai sesuatu yang tidak menarik, tidak menjanjikan. Pasar tidak menunjukkan sinyal optimisme atas kebijakan pemerintah tersebut," lanjutnya.

Masyarakat juga dibuat terheran-heran dengan ketidakkonsistenan atas kebijakan maupun ucapan Presiden Prabowo. Seperti ketika ia melarang impor untuk berbagai komoditas, namun tak berselang lama ia malah memberi instruksi kepada para menteri untuk melakukan impor tanpa kuota.

"Ini menunjukkan pola perilaku yang serupa dengan presiden sebelumnya, Joko Widodo. Hanya copy paste pola-pola Presiden Jokowi," tegasnya.

Begitu pula dengan efisiensi anggaran, namun Presiden Prabowo justru membentuk kabinet gemuk yang saling bertolak belakang. Besarnya kabinet berdampak pada kebutuhan anggaran yang besar pula.

"Untuk mencapai efisiensi, anggaran harus disesuaikan. Anggaran rutin yang salah kaprah berdampak pada anggaran pembangunan (investasi). Belanja rutin untuk program MBG, menyedot sangat besar anggaran. Dampaknya anggaran yang akan digunakan untuk belanja pembangunan akan sangat berkurang,” pungkasnya.(*)