Puluhan Juta dari Ujung Timur Mengalir ke Korban Banjir Sumatera

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Penggalangan donasi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berhasil mengumpulkan dana kemanusiaan sebesar Rp43.778.500. Pengumpulan dana itu dilakukan saat upacara rutin yang digelar di halaman kantor bupati, Senin, 8 Desember 2025.

Aksi solidaritas tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba. Ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah menunjukkan empati terhadap korban banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Aceh dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Halmahera Selatan, Yudhi Eka Prasetyo, mengatakan penggalangan dana sementara ini masih difokuskan di lingkungan internal ASN. Pemerintah daerah belum membuka ruang partisipasi untuk masyarakat umum ataupun unsur swasta.

“Untuk tahap awal, kami masih mengoptimalkan partisipasi dari ASN. Soal perluasan donasi, kami menunggu arahan lanjutan dari pimpinan daerah,” kata Yudhi saat ditemui di raung kerja.

Menurut Yudhi, seluruh dana yang terkumpul akan diserahkan secara resmi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Halmahera Selatan. Lembaga tersebut selanjutnya akan menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak melalui jalur kemanusiaan nasional.

“Semua dana akan kami serahkan ke Baznas untuk kemudian disalurkan kepada korban banjir di Sumatera Utara dan Aceh sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Yudhi menilai tingginya partisipasi ASN mencerminkan kepedulian aparat pemerintah daerah terhadap warga yang tertimpa bencana. Meski penggalangan dilakukan secara spontan, hasil yang diperoleh dinilai cukup signifikan.

“Kami berharap bantuan ini bisa menjadi penguat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Ini juga bentuk kepedulian kolektif ASN Halmahera Selatan,” ucapnya.

Pemerintah daerah, kata Yudhi, masih membuka kemungkinan perluasan donasi apabila nantinya ada kebijakan lanjutan dari bupati. Skema itu bisa saja melibatkan masyarakat umum, organisasi kemanusiaan, hingga sektor swasta.