KETIK, SURABAYA – Pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya menghadapi tantangan keterbatasan fiskal daerah. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik modern semakin meningkat.
Ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak selalu mampu menampung seluruh pembiayaan proyek strategis.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Fitri Ismiyanti, menegaskan perlunya skema pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak terhambat.
Menurutnya, pinjaman daerah maupun kolaborasi dengan pihak eksternal dapat menjadi solusi, selama dirancang dengan perencanaan matang dan tata kelola keuangan yang transparan.
“Surabaya mungkin perlu rencana pembiayaan alternatif, bisa melalui pinjaman daerah ataupun strategi pembangunan lain. Hal ini agar proyek infrastruktur tetap berjalan di tengah tantangan fiskal yang ada,” ujarnya, Selasa 30 September 2025.
Prof. Fitri menuturkan, kondisi keuangan Kota Surabaya sejauh ini cukup sehat. Rasio kemampuan mengembalikan pinjaman Debt Service Coverage Ratio (DSCR) berada jauh di atas batas minimal 2,5 sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat.
Artinya, Pemkot Surabaya memiliki kapasitas fiskal untuk mengambil pinjaman tanpa mengganggu belanja daerah lainnya.
Namun, ia menekankan pentingnya proyeksi yang jelas sebelum mengambil keputusan.
“Kalau misalnya pinjam Rp100 miliar, harus dihitung tenor pinjaman, bunga, serta kemampuan APBD membayarnya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar masyarakat percaya bahwa pinjaman digunakan untuk sektor prioritas,” jelasnya.
Menurut Prof. Fitri, percepatan pembangunan infrastruktur tidak semata soal fisik, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki iklim investasi, dan menciptakan lapangan kerja.
Apalagi, pertumbuhan penduduk Surabaya menuntut kehadiran infrastruktur modern dan berkelanjutan.
“Tidak ada salahnya menggunakan pembiayaan eksternal sejauh beban keuangan bisa ditanggung. Justru semakin cepat infrastruktur dibangun, semakin cepat pula masyarakat menikmati manfaatnya,” ungkapnya.
Ia menyebut, sejumlah proyek besar seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Flyover Dolog, saluran diversi Gunungsari, hingga normalisasi drainase dan pelebaran jalan, membutuhkan biaya tinggi.
Karena itu, dukungan pembiayaan alternatif sangat diperlukan untuk menjaga momentum pembangunan.
Lebih jauh, Prof. Fitri mengungkapkan, nilai Return on Investment of Infrastructure (ROII) dari proyek-proyek Surabaya yang direncanakan melalui pembiayaan alternatif mencapai 943%.
Angka ini menunjukkan proyek layak secara ekonomi dan memberikan dampak lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa manfaat ekonomi infrastruktur tidak bisa dirasakan secara instan. “Break even point biasanya sekitar tujuh tahun. Karena itu, strategi pembiayaan harus cermat agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga,” pungkasnya. (*)
