Prof Dr Hufron Resmi Sandang Guru Besar Fakultas Hukum Untag Surabaya

KETIK, SURABAYA – Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya kembali menambah jajaran akademisi bergelar Guru Besar. Kali ini, Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum dalam upacara pengukuhan yang digelar di kampus Untag Surabaya pada Selasa 16 September 2025.

Dalam momen bersejarah itu, Prof. Hufron menyampaikan orasi ilmiah berupa Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.

Di dalam orasi ilmiah ini, yang salah satunya menyoroti pentingnya redesain mekanisme pemakzulan Presiden di Indonesia. Ia menekankan perlunya supremasi hukum dalam proses tersebut agar tidak semata-mata ditentukan oleh kalkulasi politik.

“Diperlukan redesain mekanisme pemakzulan Presiden yang lebih menekankan judicial supremacy, dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, reposisi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan impeachment; kedua, pemisahan peran legislatif dan peradilan,” ujar Prof. Hufron dalam orasi ilmiahnya.

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya ditempatkan sebagai lembaga yang memberikan putusan akhir dalam perkara pemakzulan, bukan sekadar memberikan fatwa hukum.

Sementara itu, DPR dan DPD berperan sebagai pengusul, Forum MPR sebagai penuntut, dan MK sebagai pemutus akhir perkara.

Ia juga menegaskan bahwa desain ini telah dipraktikkan di sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Jerman. Dengan model tersebut, keputusan pemakzulan menjadi final, mengikat, dan benar-benar bersumber dari proses hukum, bukan dominasi mayoritas politik.

“Hal ini merupakan jaminan perlindungan bagi stabilitas pemerintahan sekaligus bentuk konkret supremasi hukum atas kekuasaan politik,” jelasnya.

Selain itu, Prof. Hufron juga mendorong lahirnya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang mengatur kode etik Presiden dan Wakil Presiden, jenis pelanggaran yang dapat dimakzulkan, serta tata kelola proses pemakzulan agar lebih jelas dan terukur. (*)