KETIK, BANDUNG – Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Kabupaten Bandung menjadi pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi dalam rangka gerak cepat mengatasi aduan atau keluhan di masyarakat.
Inovasi aplikasi tersebut berupa Sistem Informasi Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Berdaya Sejahtera yang dinamai SiPANDU BEDAS. TP Posyandu Kabupaten Bandung pun menggelar roadshow untuk mensosialisasikan aplikasi ini ke para kader posyandu di setiap kecamatan sekaligus melakukan pendampingan.
Terlebih dalam aplikasi SiPANDU BEDAS ini ada penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan posyandu, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Keenam SPM tersebut antara lain layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan layanan sosial.
"Dengan aplikasi SiPANDU BEDAS ini diharapkan semua masalah, aduan atau keluhan di masyarakat lebih efektif tersampaikan dan bisa lebih cepat teratasi," jelas Ketua Tim Roadshow TP Posyandu Kabupaten Bandung, Tintin Cakra Amiyana, saat sosialisasi di Aula Kantor Kecamatan Ciwidey, Rabu 10 September 2025.
Melalui Sipandu Bedas, lanjut Tintin, setiap keluhan masyarakat langsung masuk ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Dengan begitu, kader posyandu tidak perlu lagi menunggu lama karena jawaban dan solusi bisa segera hadir,” ujar Tintin yang mewakili Ketua TP Posyandu Emma Dety Permanawati.
Menurut Tintin, transformasi posyandu ini otomatis menuntut peningkatan kapasitas kader. Karena itu, roadshow posyandu menghadirkan simulasi penggunaan aplikasi, sosialisasi dan pelatihan langsung penggunaan aplikasi.
"Dengan roadhsow ini, para kader memiliki bekal lebih untuk menjalankan peran mereka di lapangan," ujar Tintin yang juga istri dari Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana ini.
Dengan SiPANDU BEDAS, laporan kader nantinya terintegrasi dengan sistem pemerintah daerah. Data ini membantu Pemkab Bandung melalui OPD terkait untuk mengambil keputusan cepat dan menyusun program tepat sasaran.
Selain OPD, keterlibatan camat, kepala desa, kader PKK dan Kader Posyandu memperlihatkan kolaborasi lintas sektor.
"Kerja sama ini menjadi modal besar untuk menghadirkan posyandu sebagai pusat solusi sosial di tengah masyarakat," tandas Tintin.(*)
