KETIK, SURABAYA – Polemik pengibaran bendera bajak laut dari serial anime Jepang One Piece atau dikenal dengan Jolly Roger, di tengah peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia memicu gelombang kontra dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah dan para legislator.
Salah satunya Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, yang menolak ajakan mengibarkan bendera One Piece di bulan kemerdekaan.
“Apapun sikap kita terhadap sebuah kebijakan, bahkan ketidakpuasan, tidak ada kaitan dengan nilai luhur bangsa. Bahwa kita bisa hidup damai hari ini adalah jasa mulia para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan,” ujar Lia, Selasa, 5 Agustus 2025.
Lia menegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol negara yang sah dan telah diakui dunia internasional sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.
“Merah melambangkan keberanian melawan kedzaliman dan putih melambangkan kesucian niat untuk menjaga bangsa. Maka seharusnya tidak ada ruang untuk menyamakan bendera luhur bangsa Indonesia dengan bendera apapun,” tegasnya.
Lia juga mengingatkan bahwa nasionalisme tidak boleh dikaburkan oleh tren budaya pop yang viral di media sosial, apalagi jika menyasar generasi muda yang masih dalam tahap pembentukan karakter.
“Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak benar kepada publik, terutama anak-anak. Mereka belum mampu memahami secara utuh narasi-narasi simbolik seperti ini. Bisa-bisa nasionalisme mereka malah luntur,” katanya.
Terkait dengan dinamika sosial yang terjadi, Lia meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki empati tinggi terhadap aspirasi rakyat, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti ini.
“Gelombang protes, termasuk soal data pribadi WNI yang dikelola perusahaan asing, menjadi atensi beliau. Saya yakin beliau sangat peka terhadap potensi intervensi negara lain,” ujar pejabat perempuan asal Surabaya tersebut.
Senator yang dikenal aktif dalam gerakan pemuda dan keagamaan itu berharap generasi muda Indonesia lebih diarahkan untuk berkarya nyata, terutama dalam penguasaan teknologi dan inovasi.
“Bendera boleh kreatif dalam dunia animasi. Tapi untuk simbol negara, marwah merah putih tidak bisa digantikan. Ini bukan persoalan politik, tapi soal harga diri bangsa,” tutur Lia. (*)
