KETIK, BLITAR – Pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, belum sepenuhnya standar.
Kepala SPPG Jajar, Wildan Wilujeng, membenarkan bahwa chamber atau bak penampungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelumnya berada di dalam bangunan dapur dan akan dipindahkan ke luar.
“Awalnya memang di dalam dapur. Nanti insyaallah ditaruh di luar. Ini masih diperbaiki,” katanya, saat dikonfirmasi, Rabu, 25 Februari 2026.
Dalam praktik higiene dan sanitasi pangan, pemisahan area produksi makanan dengan sistem pengolahan limbah merupakan standar mendasar untuk mencegah potensi kontaminasi silang.
Keberadaan IPAL di dalam dapur memunculkan pertanyaan terkait perencanaan teknis awal serta proses pengawasan sebelum dapur beroperasi.
Ia mengakui sejatinya sudah tersedia sejak awal operasional, namun belum sesuai standar teknis.
“Kalau untuk IPAL itu kan awalnya memang sudah ada, tapi memang belum standar. Setelah saya datang ke sini, saya usulkan ke mitra untuk diperbaiki. Sekarang masih dalam proses perbaikan,” ujar Wildan.
Ia memastikan kualitas air yang digunakan telah melalui uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sebagai bagian dari proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Airnya sudah dicek Dinas Kesehatan. Sampel diambil langsung dari kran. Hasilnya disampaikan ke kami bahwa kualitasnya sudah bagus dan bisa digunakan,” ujarnya.
Wildan juga menyebut evaluasi internal dilakukan rutin setiap Jumat dengan melibatkan akuntan, ahli gizi, serta penanggung jawab operasional.
Pembenahan dilakukan seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait pengelolaan limbah, Wildan menjelaskan sisa minyak dari pencucian ompreng dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air panas sebelum dialirkan ke saluran pembuangan.
“Untuk minyak, kami bersihkan dulu dengan air panas supaya tidak menimbulkan bau sebelum masuk saluran,” jelasnya.
Pada fase awal operasional, distribusi MBG dari dapur SPPG Jajar sempat menggunakan mobil pick up terbuka karena keterbatasan armada.
“Awalnya memang pernah menggunakan pick up karena kendaraan terbatas dan titiknya banyak. Kalau tidak dikirim tepat waktu, risikonya makanan bisa basi,” ungkapnya.
Ia menyebut, saat itu jumlah penerima manfaat tercatat sekitar 1.100 siswa. Kini meningkat menjadi 1.854 siswa dengan cakupan distribusi di 21 hingga 25 titik, mulai dari jenjang PAUD hingga SD.(*)
