Program 5 Juta per RW Disorot, TMP Surabaya Dorong E-Musrenbang Transparan dan Akses Terbuka

KETIK, SURABAYA – Program bantuan Rp5 juta per RW yang digagas Pemerintah Kota Surabaya menuai perhatian publik terkait mekanisme distribusi, akses, dan pengawasannya. Seperti dalam siaran pers yang diterima di Surabaya pada Sabtu, 11 April 2026, Kitaro Desmonda dari Taruna Merah Putih (TMP) Kota Surabaya mengusulkan penerapan sistem E-Musrenbang yang lebih transparan dan berbasis digital, agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih adil, terbuka, dan tepat sasaran, khususnya di era masyarakat yang semakin melek teknologi.

Program ini menjadi sorotan karena publik mempertanyakan siapa saja yang akan menerima manfaat serta bagaimana mekanisme pengawasan anggaran dilakukan di tingkat RW.

“Surabaya punya angka demografis yang dipenuhi oleh anak-anak muda metropolitan dan melek teknologi. Dengan budaya urban tersebut, mengapa tidak mencoba sistem yang lebih transparan seperti E-Musrenbang?” tuturnya.

Kitaro menjelaskan, melalui sistem digital yang transparan, masyarakat terutama pemuda dapat berpartisipasi aktif dalam mengusulkan program serta memantau pelaksanaannya secara real time. Dalam skema ini, pemerintah berperan sebagai supervisor sekaligus kurator untuk menentukan prioritas program yang paling dibutuhkan.

“Misalnya, masing-masing pemuda di batas usia tertentu diberi hak untuk log in ke akun E-Musrenbang dan dapat memberikan usulan sesuai RW-nya. Dengan demikian, tren digitalisasi demokrasi bisa berjalan dan diwadahi oleh Pemkot secara konkret,” imbuhnya.

Ia menilai, Surabaya memiliki modal kuat sebagai kota yang telah lebih dulu menerapkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu contohnya adalah sistem e-procurement yang dinilai sukses meningkatkan transparansi dan efisiensi.

“Dengan track record kota digital serta kemauan berinovasi, harusnya tidak sulit untuk menerapkan program 5 juta per RW tersebut secara terbuka, semua bisa mengakses, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih jauh, Kitaro mengingatkan agar implementasi program benar-benar inklusif dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.

“Jangan sampai di tengah publik muncul kesan bahwa akses terhadap penggunaan dana tersebut hanya terbatas dan diperuntukkan pihak-pihak tertentu saja. Sebab kota ini milik semua,” tutupnya. (*)