Penerima Manfaat Diintimidasi Gara-Gara Keluhkan Menu MBG di Medsos, Pengelola SPPG Wanglukulon di Senori Tuban Bungkam

KETIK, TUBAN – Kualitas pembagian menu kering dan basah paket rapelan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dan Balita (3B) di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban menjadi sorotan tajam.

Pasalnya, bukannya tambah membaik, layanan yang dikelola Yayasan Satria Muda bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wanglukulon Senori Tuban ini dinilai kian memprihatinkan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, paket menu kering/basah dialokasikan 3 hari konsumsi untuk Penerima Manfaat (PM) hanya dikemas dalam kantong plastik keresek. Untuk ibu menyusui dan ibu hamil senilai Rp10 ribu berupa 2 roti, 2 buah pir, 1 bungkus kacang ringan, 1 botol susu kedelai, dan sebagai menu basah sepotong kue burger dengan saos pabrikan.

Tidak ada beda dengan nilai 10 ribu. Porsi kecil untuk balita Rp8 ribu isinya sama, yang beda hanya susu ultra milk ukuran 125ml.

Paket 3B Balita Basah dan Kering SPPG Wanglukulon Senori Tuban, 19 Februari 2026 (Foto Ahmad Istihar/Ketik.com)

Indikasi rendahnya kualitas nutrisi dalam paket tersebut memicu gelombang protes dari sasaran 3B. Sebagian penerima manfaat menilai komposisi seperti itu, sudah biasa disalurkan SPPG Wanglukulon melalui pos kader posyandu. Paket dibagikan jauh dari standar ditetapkan Badan Gizi Nasional, yang seharusnya menunjang kesehatan ibu dan anak.

"La mau ke mana lagi mengadu kalau nggak lewat sosmed? Toh nanti ujung - ujungnya ramai sama kader posyandu. Ada juga didatangi orang dapur," kata seorang ibu di Senori.

Muncul Dugaan Intimidasi bagi Penerima Manfaat Pengunggah MBG di Sosmed

Informasi dihimpun di lokasi menunjukkan bahwa awalnya sebagian Penerima Manfaat sebenarnya berniat melaporkan kondisi ini kepada kepala desa setempat. Namun, niat ini urung karena adanya rasa khawatir dan ketakutan untuk menghindari percekcokan di lingkungan sekitar.

Paket MBG 3B Terbungkus kantong kresek bertolak belakang surat edaran BGN nomor 3 tahun 2026 (Foto: Ahmad Istihar/Ketik.com)

"Banyak yang protes, cuma ada tekanan dan kekhawatiran. Pernah ada kejadian ibu-ibu unggah foto menu MBG ke media sosial, tiba-tiba dia didatangi petugas. Padahal, si petugas ini tidak bekerja dalam dapur," ujar salah satu PM Wangluwetan, salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Mitra Yayasan Satria Muda Bojonegoro maupun Kepala SPPG Wanglukulon, Kintania Khoirun Nisa belum memberikan respons terkait penurunan kualitas menu maupun dugaan tindakan intimidasi terhadap penerima manfaat.

Penerima manfaat dan warga berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera turun tangan melakukan evaluasi serta mengaudit menyeluruh agar program nasional ini tepat sasaran dan tepat nutrisi. 

BGN Inkonsistensi dalam Pelaksanaan Perintah 

BGN melalui surat edaran nomor 3 tahun 2026 tetang pelayanan MBG pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026M. disebutkan di antaranya, paket makanan kemasan sehat adalah makanan siap makan MBG yang diproduksi/diolah dan dilakukan pengemasan di SPPG.

"Wajib menggunakan tote bag dan dikemas oleh SPPG dengan tetap menerapkan SOP keamanan pangan pengecekan masa kadaluwarsa dan perizinan produk seperti Pangan Industri Rumah Tangga/PIRT) dan kaidah pemenuhan gizi seimbang bukan makanan kemasan dalam arti produk pabrikan UPF dijadikan menu utama," kutipan SE BGN tersebut.

Selain itu, dijelaskan bahwa, SPPG menyediakan 2 buah tote bag untuk setiap penerima manfaat dengan warna berbeda agar dapat menjadi pembeda antara kantong tote bag yang sebelumnya digunakan, dengan kantong tote bag yang akan ditukar pada hari berikutnya.

"Penerima manfaat diharuskan membawa kembali kantong tote bag yang diterima sehari sebelumnya sebagai syarat untuk mendapatkan paket MBG kemasan sehat berikutnya," lanjutnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Handayana dalam keterangan singkatnya berjanji akan memerintahkan jajarannya untuk mengkroscek lapangan terkait skema pembagian menu basah dan kering sistem rapelan 3 hari yang riskan penyelewengan terhadap penurunan kualitas menu MBG hingga indikasi penyimpangan dilakukan sejumlah dapur di Tuban, yang tidak patuh  terhadap perintah SE nomor 3 tahun 2026. "Saya cek lapangan dulu," tulisnya.(*)