SPPG Cepoko Bersiap Buka Lagi 23 Februari, IPAL Belum Standar dan SLHS Tak Dikantongi

KETIK, BLITAR – Aroma persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lingkungan Cepoko, Desa Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, belum benar-benar sirna.

Namun di tengah polemik tersebut, dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu justru bersiap kembali beroperasi mulai 23 Februari 2026.

Padahal, selama dua pekan terakhir operasional SPPG dihentikan sementara menyusul dugaan sistem IPAL tak sesuai standar. Warga sempat mengeluhkan limbah yang penuh hingga meluber.

Ironisnya, di saat proses perbaikan IPAL baru berjalan, SPPG direncanakan kembali melayani lebih dari dua ribu penerima manfaat.

SPPG Cepoko sendiri diketahui telah aktif sejak 1 Desember 2025. Artinya, dapur tersebut telah beroperasi berbulan-bulan tanpa sistem IPAL yang memenuhi standar dan tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Cepoko, Aprilia Nur Aisya, awalnya enggan memberikan keterangan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membenarkan bahwa IPAL di dapurnya memang belum memenuhi standar.

“Kami sudah merundingkan hal ini bersama mitra dan telah mengkonfirmasi situasi ini kepada pihak BGN. Terutama masalah IPAL yang belum memenuhi. Mitra juga berkomitmen memperbaiki IPAL yang saat ini kondisinya memang seperti itu,” ujar Aprilia, Rabu Rabu 18 Februari 2026.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa dapur program gizi untuk ribuan penerima manfaat itu beroperasi tanpa infrastruktur pengolahan limbah yang layak.

Ketika ditanya soal dugaan limbah yang membludak, Aprilia terkesan berhati-hati. Ia menyebut belum dapat memastikan adanya luapan.

“Tidak sampai membludak juga. Sebenarnya masih bisa tertampung dan teresap. Jadi kalau membludak, saya juga belum bisa memastikan,” katanya.

Namun pernyataan itu berbeda dengan pengakuan pihak mitra. Zainal Mualifin, perwakilan mitra SPPG Cepoko, secara terbuka mengakui adanya luapan limbah.

“Iya, sempat meluber. Selama ini kami hanya mengandalkan sedot WC setiap satu minggu sekali. Tanah di sini daya resapnya rendah. Karena itu sedang kami buatkan IPAL baru, nanti ada enam kotak sekaligus dengan sistem pengelolaan yang lebih baik,” tegas Zainal.

Perbedaan keterangan ini memunculkan pertanyaan tentang mekanisme pengawasan internal di tubuh SPPG. Jika mitra mengakui adanya luapan, sementara kepala SPPG belum bisa memastikan, lalu sejauh mana kontrol dilakukan?

Tak hanya soal IPAL, Aprilia juga mengakui bahwa hingga kini SPPG Cepoko belum mengantongi SLHS sebagai syarat kelayakan operasional dapur layanan publik.

“Proses pengurusan sertifikat masih berjalan. Kami berharap bisa segera tuntas agar memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya.

Kondisi tersebut memantik tanda tanya publik. Bagaimana dapur yang melayani ribuan penerima manfaat program nasional dapat beroperasi berbulan-bulan tanpa IPAL standar dan tanpa sertifikat laik higiene sanitasi?

Meski demikian, Aprilia memastikan operasional akan kembali dimulai 23 Februari 2026 mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami diarahkan oleh BGN untuk kembali serentak beroperasi pada 23 Februari, selama bulan Ramadhan ini,” tandasnya.

Kini publik menanti, apakah pembukaan kembali tersebut benar-benar didahului pembenahan menyeluruh atau sekadar mengejar target distribusi.

Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya keberlanjutan program, melainkan kesehatan lingkungan dan keselamatan ribuan penerima manfaat.(*)