KETIK, PEMALANG – Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kota Nanas ini berhasil meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 dengan predikat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, kepada Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, di Auditorium KH. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta.
Usai menerima penghargaan, Bupati Anom mengaku bersyukur dan menjadikan capaian ini sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi menjadi predikat Utama pada tahun berikutnya.
“Alhamdulilah kita menerima penghargaan Nindya untuk Kabupaten Layak Anak. Ini harus menjadi dorongan untuk lebih meningkat lagi di tahun depan,” ujar Anom didampingi Ketua TP PKK Pemalang, Noor Faizah Maenofie.
Untuk mencapai target tersebut, Bupati Anom mengajak seluruh jajaran dan masyarakat agar bersama-sama mendukung program-program yang berorientasi pada kebahagiaan dan perlindungan anak.
“Insya Allah dengan kita mengajak seluruh keluarga dan masyarakat, anak-anak kita akan semakin bahagia,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, menjelaskan bahwa penghargaan KLA merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kesungguhan kepala daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
“Penghargaan ini adalah wujud apresiasi atas komitmen para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak, sejalan dengan amanat konstitusi dan Konvensi Hak Anak,” ungkap Arifah.
Tahun 2025, Kementerian PPPA menganugerahkan Penghargaan KLA kepada 355 kabupaten/kota di Indonesia. Rinciannya, 22 daerah meraih predikat Utama, 69 Nindya, 125 Madya, dan 139 Pratama. Selain itu, penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) juga diberikan kepada 13 provinsi yang dinilai berhasil mendorong daerahnya menuju KLA.
Dengan capaian ini, Kabupaten Pemalang semakin mengokohkan posisinya sebagai daerah yang peduli pada perlindungan dan pemenuhan hak anak, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas.(*)
