KETIK, JEMBER – Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jember, Widarto, menanggapi polemik mengenai sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut total anggaran MBG mencapai Rp335 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 triliun lebih disebut berasal dari alokasi anggaran pendidikan yang totalnya sekitar Rp700 triliun.
“Silakan dibantah kalau mau dibantah. Mari beradu data, beradu argumen bahwa 200 sekian triliun itu bagian dari 700 sekian triliun anggaran pendidikan,” ujar Widarto, Minggu, 1 Maret 2026.
Menurut Widarto, terdapat argumentasi bahwa MBG dapat dikategorikan sebagai belanja pendidikan karena menyasar siswa. Program itu dinilai sejalan dengan amanat konstitusi yang mengatur alokasi minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.
Namun, ia menekankan bahwa secara nominal ratusan triliun rupiah tersebut tetap bersumber dari pos anggaran pendidikan.
“Bahwa ada rasionalisasi karena ini untuk siswa agar rajin sekolah dan bisa dianggap bagian dari pendidikan, itu soal lain. Monggo kita diskusikan. Tapi harus diakui bahwa 200 sekian triliun itu diambil dari anggaran pendidikan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jember ini.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang perdebatan publik mengenai klasifikasi belanja negara dan implikasinya terhadap sektor pendidikan secara keseluruhan.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah isu yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menggerus alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Ia menegaskan narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan menyesatkan publik.
Teddy menyatakan anggaran pendidikan tetap dialokasikan sesuai amanat konstitusi, yakni minimal 20 persen dari APBN. Pada tahun anggaran berjalan, total anggaran pendidikan disebut mencapai Rp769,1 triliun dan tidak mengalami pemotongan akibat program MBG.
Ia juga menepis klaim yang menyebut sekitar Rp200 triliun lebih anggaran pendidikan dialihkan untuk membiayai MBG. Menurutnya, angka-angka yang beredar tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan struktur penganggaran yang sebenarnya.
Lebih lanjut, Teddy memastikan seluruh program strategis di sektor pendidikan tetap berjalan. Pemerintah, kata dia, tidak menghentikan ataupun mengurangi program pendidikan demi mendanai MBG.
Teddy menambahkan bahwa penyusunan anggaran telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama DPR, termasuk di Badan Anggaran. Karena itu, ia menegaskan tidak ada pengalihan sepihak anggaran pendidikan untuk kepentingan program lain.
