KETIK, JEMBER – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah menuai sorotan, termasuk di Kabupaten Jember. Keluhan wali murid terkait porsi dan kualitas gizi makanan yang dibagikan kepada siswa, terutama selama Ramadan, turut mencuat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jember, Widarto, meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar segera dievaluasi.
Ia menyatakan, apabila terdapat SPPG yang tidak mengindahkan arahan pemerintah daerah maupun Badan Gizi Nasional (BGN), langkah tegas perlu diambil.
“Kalau memang masih ada SPPG yang bandel, tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh BGN maupun bupati, maka sebaiknya ditutup saja atau dihentikan sementara sampai mereka punya komitmen dan diproses,” katanya.
Widarto memastikan, di Jember tidak ada pengurus DPC, pengurus anak cabang (PAC), maupun anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD yang terlibat dalam pengelolaan dapur SPPG.
"Sejak awal operasional MBG, kami telah mengingatkan pentingnya pemenuhan standar teknis, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jember ini.
Keluhan wali murid, lanjutnya, telah dibahas bersama pimpinan DPRD dan diteruskan kepada pihak eksekutif. Pemerintah daerah kemudian merespons melalui pernyataan resmi bupati sebagai bentuk tindak lanjut.
Menurut Widarto, pengawasan terhadap program MBG menjadi bagian dari komitmen partai dalam mengawal kebijakan publik agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
